. Boleh saja elite Partai Golkar yang sedang berantem mencoba mengotak-atik dan mencari jalan keluar dari konundrum yang mereka bikin sendiri agar bisa ikut Pilkada 2015. Dan boleh saja Wapres Jusuf Kalla yang mengomandani 'islah basa basi' mencoba tampil pede dan optimis bahwa usahanya bakal membawa partai Beringin itu kompak. Serta boleh saja media massa milik elite Golkar menjajakan kepada publik bahwa partai tersebut aman-aman saja dan tidak ada masalah dalam kompetisi merebut posisi kepala daerah nanti.
Tapi sayangnya, mereka semua lupa bahwa rakyat Indonesia sudah mengikuti kemelut itu sejak setahun lalu dan mereka sudah paham belaka bahwa belum ditemukan terobosan yang efektif yang akan membawa Golkar keluar dari kemelut.
Demikian disampaikan pakar politik senior Muhammad AS Hikam lewat akun facebooknya Muhammad A S Hikam, Selasa (2/6).
Menurutnya, elit Golkar mencoba 'menjual kecap' bahwa sudah tidak ada masalah bagi partai tersebut untuk ikut Pilkada, karena terjadi 'islah sementara' antara dua kubu yang bertengkar. Tapi, usut punya usut, hal itu hanya 'wishful thinking' dan 'gimmick' politik saja. Pasalnya, kendati sudah ada islah, membentuk tim gabungan, dan ada kesepakatan empat poin untuk menjaring calon-calon peserta Pilkada, toh akhirnya mentok pada soal siapa yang akan menandatangani calon-calon tersebut untuk dibawa ke KPU.
"Soal 'siapa' ini tidak main-main, karena harus pihak yang dianggap sah secara hukum memegang kewenangan sebagai Ketum dan Sekjen DPP Golkar. Sampai saat ini kedua kubu masih 'bengkerengan' tidak ada yang mengalah. Kubu Aburizal Bakrie mengklaim menang di PTUN, kubu Agung Laksono mengklaim pihaknya yg mendapat pengesahan Kemenkumham dan fakta bahwa putusan PTUN belum inkracht!" ujar AS Hikam.
Secara politis, kata AS Hikam, kubu ARB mendapat dukungan penuh dari KMP yang berkepentingan agar partai tersebut tidak hengkang dari kelompok oposisi tersebut. Kubu AL didukung KIH dan Pemerintah karena sudah janji bahwa jika menang, Golkar akan dibawa hijrah ke kubu tersebut. Sayangnya, manuver Menkumham masih mentok di PTUN dan kubu AL pun tampaknya masih kedodoran di Parlemen untuk membendung serangan KMP.
"Sementara itu proses pendaftaran Pilkada kian mendekat dan DPD-DPD Golkar juga mulai galau dengan prospek tidak bisa ikut Pilkada. Mungkin saja sebagian dari mereka sudah mulai ancang-ancang pindah gerbong!" sebut jebolan University of Hawaii at Manoa (UHM) Amerika Serikat itu.
AS Hikam menambahkan, nasib Golkar benar-benar akan sangat mengenaskan jika didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada. Sebab absennya dari Pilkada bisa jadi merupakan sebuah awal dari akhir partai yang pernah 'mahakuasa' di negeri ini. Partai Orde Baru yang seakan-akan 'terlalu besar untuk bisa pecah' itu, nyatanya kini sedang terancam keberadaannya.
"Para elite Golkar, yang dikenal paling piawai dalam berpolitik di negeri ini, ternyata kini sedang mengalami kemarau ide dan mati langkah karena nafsu berkuasa yang tak kenal mengalah. Apakah ini memang merupakan sebuah vonis sejarah? Waktu jualah yang akan menjadi saksi," demikian AS Hikam yang juga mantan Menristek era Gus Dur itu.
[rus]
