. Dalam rangka turut mendorong keberlanjutan program reformasi birokrasi oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia melalui Program Reform the Reformers Continuation (RTRC-Kemitraan) akan menyelenggarakan Jambore Reformasi Birokrasi yang akan menjadi forum untuk mempertemukan pelaku dan pengalaman reformasi birokrasi di daerah dengan pemangku kepentingan reformasi birokrasi di tingkat nasional.
Kegiatan yang akan diselenggarakan di Hotel Milenium Jakarta pada 3 sampai 5 Juni 2015 ini diharapkan akan membantu lahirnya perspektif dan pendekatan baru yang lebih komprehensif dalam hal ini lebih akomodatif terhadap aspirasi daerah dan masyarakat sipil bagi pemerintahan baru dalam menjalankan reformasi birokrasi.
Team Leader RTRC-Kemitraan, Rizal Malik menyatakan pihaknya selama ini menemukan gejala terjadinya pelambatan atau bahkan kemandegan proses reformasi birokrasi sejak setahun lebih yang lalu yang ditengarai terjadi akibat adanya tumpang tindih peraturan perundangan di pusat dan daerah terkait reformasi birokrasi.
"Terjadinya tumpang-tindih itu terjadi, antara lain, karena peraturan dan panduan program reformasi birokrasi di tingkat nasional cenderung disusun secara sentralistik," ungkapnya dalam rilisnya.
Sementara, selain pentingnya mengakomodasi dinamika sosial-politik dan semangat desentrasilasi di daerah, dari temuan-temuan di 8 daerah yang menjadi pilot program RTRC selama 7 bulan terakhir mengemuka pengalaman-pengalaman keberhasilan reformasi birokrasi di berbagai bidang layanan publik di daerah yang berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat sipil. Melibatkan masyarakat sipil, karenanya, juga merupakan isu krusial yang harus diperhatikan pemerintahan baru dalam melanjutkan program reformasi birokrasi.
Di sisi lain, kata Rizal Malik, tekad Pemerintahan pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun tata pemerintahan yang bersih dan efisien sebagai sebuah momentum berharga untuk mendesakkan seluruh pengalaman RTRC-Kemitraan agar program reformasi birokrasi yang diusungnya menjadi lebih implementatif. Terlebih, di tataran kebijakan, telah ada berbagai produk perundangan dan peraturan yang memadai dengan puncaknya berupa penetapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi pondasi bagi pengembangan birokrasi yang modern, bersih dan berintegritas.
Selain dihadiri para pemangku kepentingan reformasi birokrasi di tingkat nasional, Jambore ini akan dihadiri oleh para perwakilan-perwakilan daerah, terutama dari daerah yang menjadi pilot program RTRC-Kemitraan yaitu Kabupaten Jayapura (Papua), Kota Mataram (NTB), Kota Banda Aceh (DI Aceh Darussalam), Kota Makasar dan Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Kota Semarang dan Surakarta (Jawa Tengah), Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang (Jawa Barat), Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat), Kota Surabaya dan Kabupaten Malang (Jawa Timur).
"Di daerah-daerah tersebut, RTRC-Kemitraan bersama organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan pemerintah daerah telah mulai mengembangkan desain pelayanan dasar yang lebih baik, mengembangkan instrumen pengawasan warga atas kinerja pelayanan publik, dan lainnya," ujar Rizal Malik.
Dokumen temuan-temuan Koalisi CSO dan contoh-contoh keberhasilan perbaikan pelayanan publik di 8 daerah tersebut juga akan dipamerkan selama berlangsungnya Jambore RB. Pameran diharapkan mampu memperkuat penegasan pesan dari daerah dan masyarakat sipil kepada Pemerintah Pusat untuk keberlanjutan reformasi birokrasi.
Berbagai isu krusial lain terkait reformasi birokrasi juga akan menjadi agenda pembahasan Jambore RB, antara lain, tentang isu 'masa depan kepemimpinan reformasi birokrasi nasional' yang akan menjadi salah satu tema diskusi panel pada hari pertama.
Setelah diskusi lanjutan dan focus group discussions di hari kedua tanggal 4 Juni, Jambore RB hari terakhir akan diisi talkshow dengan tema 'Menegaskan Komitmen Reformasi Birokrasi Pemerintahan Baru' dengan narasumber mantan Wakil Presiden Boediono, Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Luhut B Panjaitan, dan mantan Wakil MenPAN-RB Prof Eko Prasojo. Disusul dengan pembacaan rumusan Pesan Daerah dan Masyarakat Sipil untuk Keberlanjutan Reformasi Birokrasi Nasional, Jambore RB 2015 akan ditutup dengan closing speech oleh mantan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Ryana Hardjapamekas.
[rus]
