Berita

ilustrasi/net

Mayoritas Warga Dumai Suka Kepala Daerah yang Jujur Ketimbang Tegas

SABTU, 30 MEI 2015 | 17:47 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ada banyak pertimbangan yang menjadi dasar masyarakat Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam memilih kepala daerahnya. Diantaranya track record atau jejak rekam para calon, kemampuan, kompetensi calon, pengalaman calon, pasangan,  latar belakang profesi, popularitas, serta dukungan dari para tokoh agama.

Demikian hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES) terhadap opini publik terkait para tokoh yang kemungkinan akan maju dalam pertarungan Walikota Dumai, Provinsi Riau. Survei dilakukan, untuk mengukur seberapa banyak pemilih yang mengenal kandidat.

Menurut Direktur Eksekutif INES, Widodo Tri  Sektianto, survei dilakukan melalui metodelogi multistage random sampling, dengan melibatkan 1.200 responden dari tujuh kecamatan, serta 33 kelurahan di Kota Dumai. Jumlah populasi Kota Dumai  didasarkan pada daftar pemilih Tetap saat Pilpres 2014 adalah, sebanyak 200.807 jiwa.


Dalam survei, wawancara dilakukan dengan tatap muka kepada responden menggunakan kuesioner yang datanya dilakukan dalam kurun waktu 10 hingga  20 Mei 2015.

Dari temuan survei, popularitas  Wakil Walikota incumbent Agus Widayat jauh mengungguli popularitas kandidat lain, dengan tingkat popularitas 25,4 persen. Disusul Walikota  Khairul Anwar (15,4 persen), politisi PDIP Tito Gito (14,6 persen), politisi PAN Sunaryo (11,3 persen), Zulkifli AS (8,2  persen), Nurdin Budin (6,1 persen), Muhamad Ikhsan dari PKS (5,3 persen), kader Demokrat Eko Suharjo (4,3 persen), Wan Syamsir Yus (3,2 persen).

Ungkap Widodo Tri, dari temua survei tergambar masyarakat Kota Dumai menginginkan Walikota yang akan datang adalah tokoh yang memiliki track rekord atau rekam jejak yang baik dan bersih dari kasus kasus korupsi serta memilikikualitas dan kapabilitas serta pengalaman untuk memimpin pemkot Dumai. Sekitar 61,05 persen masyarakat Kota Dumai  menganggap politik uang adalah hal yang biasa

"Hasil survei menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden mengharapkan kepala daerah yang terpilih adalah kepala daerah yang jujur, bisa dipercaya 52,5 persen , kepala daerah bersih KKN 17 persen, perhatian pada rakyat 14,90  persen dan tegas 7,9  persen," kata Widodo beberapa saat lalu (Sabtu, 30/5).

Dalam memilih calon Wali Kota Dumai, sambung Widodo Tri,  selain harus melewati banyak pertimbangan yang baik seperti pendidikannya, popularitasnya, pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan, ketaatan dalam beribadah, dukungan tokoh agama, dan penguasaan bahasa daerah juga harus memperhatikan konsep tentang pemimpin.

"Saran bagi partai politik yang akan mengusung calon  diharapkan dapat berperan penuh sebagai partai politik yang juga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas," demikian Widodo Tri. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya