Muhammad Yudi Kotouky/net
. DPR RI meminta aparat TNI/Polri tidak perlu menanggapi serius tantangan perang dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo beberapa hari kemarin. Hal itu dikarenakan pendekatan persuasif, humanis, dan religius lebih efektif untuk menekan konflik dan kekerasan di bumi cenderawasih tersebut.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari dapil Papua, Muhammad Yudi Kotouky, dalam keterangannya, Sabtu (30/5).
"Menurut saya hal tersebut tidak perlu terlalu ditanggapi, aparat TNI/Polri tidak perlu terpancing. Lakukan saja dengan pendekatan yang persuasif, humanis, dan religius. Lakukanlah dialog dan komunikasi yang komprehensif dan solutif bagi Papua," ujar legislator yang menduduki kursi di Komisi II Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria, dan Komisi Pemilihan Umum itu.
Muhay begitu panggilan akrabnya menegaskan bahwa pernyataan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap tanah kelahirannya karena adanya ancaman perang terbuka dari kelompok separatis yang bermarkas di Lany Jaya, Papua, tersebut. Muhay menambahkan, meskipun OPM mengakui sudah menyiapkan persenjataan, namun pemerintah tetap harus meninggalkan pendekatan militer atau cara-cara lama dalam menghadapi Papua
"Sebaliknya, pendekatan dialog dalam meredam gejolak masyarakat harus dikedepankan. Selain itu, penegakan hukum, sosial, pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus ditingkatkan," ungkapnya.
Sebagai putra daerah, dirinya ingin hukum ditegakkan setinggi-tingginya kepada setiap pelanggaran yang ada di Papua. Tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk pihak keamanan yang selama ini sering terjadi. Hal itu agar tidak ada lagi konflik dan kekerasan di tanah Papua.
"Kita sebagai sesama anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi lagi konflik dan kekerasan di bumi Papua tercinta," tegas Muhay.
Pendiri Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Nabire, Papua, ini menjelaskan, dirinya ingin meluruskan opini yang berkembang di masyarakat bahwa pihaknya menyarankan TNI/Polri untuk menumpas OPM dengan cara perang. Hal tersebut tidaklah benar. Sebaliknya, Muhay ingin menghadirkan dialog-dialog yang persuasif, humanis, dan religius.
"Apabila konflik Papua mau diselesaikan secara permanen, pemerintah harus merangkul semua elemen dan pemangku kepentingan agar secara bersama-sama mencari solusi yang komprehensif," tambahnya.
Keterlibatan semua pemangku kepentingan tersebut, tambah Muhay, harus berada dalam suatu mekanisme yang bertujuan untuk menghadirkan solusi komprehensif
"Dengan demikian, solusi komprehensif untuk Papua secara bersama dirumuskan, serta diterima semua pemangku kepentingan," tutupnya.
[rus]
