Berita

Hukum

SIDANG PERDATA JIS

Keterangan Dokter dan Visum Simpulkan Tidak Ada Kekerasan

KAMIS, 28 MEI 2015 | 21:17 WIB | LAPORAN:

. Sidang perdata kasus gugatan senilai US$ 125 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun oleh TPW terhadap Jakarta Intercultural School (JIS) yang berlangsung di PN Jakarta Selatan terus mengungkap sejumlah kejanggalan. Paling anyar, tidak ditemukannya tanda-tanda fisik kekerasan seksual pada MAK tersebut oleh dr Narain Punjabi dari SOS Medika selaku dokter yang pertama kali memeriksa MAK.

Hal itu sebagaimana diutarakan Judiati Setyoningsih, kuasa hukum JIS dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto dalam keterangan persnya, Kamis (28/5).

dr Narrain saat menjadi saksi di persidangan menegaskan bahwa saat pertama kali diperiksa pada 22 Maret 2014 dari pemeriksaan fisik yang dilakukannya, yaitu dari ujung kepala, seluruh badan dan juga lubang pelepas MAK, seluruhnya dalam kondisi baik atau normal.


Bahkan saat diperiksa lubang pelepasnya, MAK tidak menolak atau berontak, padahal
dalam gugatannya TPW mengatakan anaknya mengalami kekerasan seksual dan trauma mendalam.

Hasil pemeriksaan lab dari usapan yang diambil dari alat kelamin dan anus MAK hanya menunjukkan adanya bakteri atau kuman yang umum hidup di tubuh manusia, sedangkan hasil pemeriksaan darah MAK terkait HSV-2 menunjukkan antibody IgG negatif dan IgM positif. Makanya, Narain menyarankan kepada ibu TPW untuk melakukan pemeriksaan ulang, tapi dia tidak pernah datang lagi.

Kembali ke Judiati. Kata dia, pengakuan dr Narrain dikuatkan dengan visum dr Octavinda dari RSCM. Keduanya menyatakan lubang pelepas MAK dalam keadaan baik dan tidak ada kelainan.

Bahkan, dokter spesialis forensik Ferryal Basbeth menjelaskan apabila anak mendapat kekerasan seksual beramai-ramai oleh orang dewasa, maka akan menimbulkan organ tubuh
rusak. Kenyataannya, visum para dokter tersebut organnya normal.

"Dua hasil tes darah yang dilakukan setelah pemeriksaan SOS Medika Klinik yaitu dari RSPI tanggal 2 Mei 2014 dan RS Bhayangkara tanggal 16 Juli 2014 menunjukkan bahwa antibody IgG MAK tetap hasilnya negatif," terang Judiati.

Judiati menambahkan, beberapa data medis yang dipakai TPW dalam gugatan ini tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan pihak rumah sakit atau dokter. TPW sendiri adalah ibu MAK, salah satu siswa TK JIS yang disebut mengalami kekerasan seksual.

"Sejumlah data medis yang diajukan oleh TPW justru tidak membuktikan terjadinya apa yang dituduhkan. Keterangan dari para dokter dan rumah sakit yang memeriksa MAK adalah bukti sahih bahwa kekerasan seksual yang dituduhkan justru tidak terjadi," terang dia.

Sebagai contoh, TPW mengajukan sebagai bukti di persidangan memo dr Osmina, dokter RSPI yang menyebutkan bahwa MAK mengidap herpes akibat disodomi oleh pedofil di sekolah. Nyatanya memo tersebut dikeluarkan dr Osmina atas permintaan TPW untuk mengajukan penggantian biaya ke perusahaan suaminya. Klarifikasi tertulis dr Osmina itu disampaikan kepada tim kuasa hukum JIS.

"Pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Kami berharap majelis hakim dapat menyelamatkan hukum di Indonesia dengan mengungkap kebenaran yang sesungguhnya di kasus ini," terang Judiati.

"Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah " sambungnya. [sam]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya