. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih belum menunjukkan bukti keberpihakan terhadap pribumi selama delapan bulan menahkodai Indonesia.
"Saat ini bukti nyata kebijakan Jokowi terhadap pribumi masih kartu, kartu, dan kartu! Sedangkan kontrak kerjasama dan dorongan investasi dengan asing terus digalakkan. Jika Jokowi tidak mampu memberikan solusi terhadap keadilan ekonomi, maka mungkin nanti akan muncul kartu berikutnya, yaitu Kartu Indonesia Sabar!" kata Ketua Umum PP KAMMI, Andriyana kepada redaksi, Rabu (27/5).
Ia menyebutkan, KAMMI sedang dan akan terus mendorong pemerintah agar mewujudkan keadilan ekonomi dengan menyelamatkan aset-aset bangsa.
"Aset-aset bangsa itu seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Bukan justru dikendalikan dan dikuasai oleh asing dan aseng," imbuhnya.
Dijelaskan oleh Andriyana, bahwa KAMMI mendefinisikan pribumi sebagai seluruh warga negara yang secara undang-undang dinyatakan sah sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan UU 12 Tahun 2006, syarat utamanya adalah melakukan sumpah dan janji setia terhadap Indonesia. Sedangkan istilah asing dan aseng adalah sebutan untuk kekuatan bangsa luar yang mengeksploitasi bangsa Indonesia melalui berbagai instrumen dan antek-anteknya. Dalam banyak kasus, mereka telah menjadi lingkaran konglomerasi hitam yang sengaja menguras sumber daya alam, mengeruk kekayaan Indonesia, memanipulasi perbankan (misal kasus BLBI), dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan negara.
Biro Hukum dan HAM PP KAMMI, Irawan Malebra, menyatakan bahwa siapa pun yang mengaku bertanah air satu, yakni tanah air Indonesia, maka mereka-lah pribumi, tak perlu dilihat apa warna kulitnya dan bagaimana pakaiannya.
"Pembahasan tersebut telah selesai dalam sejarah pembentukan negara Indonesia," kata Irawan.
Irawan menambahkan, KAMMI merupakan organisasi yang lahir karena dorongan reformasi, maka warna ke-Indonesiaan telah melekat.
"Saat ini, kajian kami meyakini bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara global menjadi kekuatan baru selain Amerika. KAMMI berharap Jokowi tidak dikendalikan oleh siapa pun, tegas dalam menegakkan perekonomian pribumi, dan menjadikan negara ini maju dan besar," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Irawan, KAMMI masih menanti dan akan terus mengawal kinerja Jokowi yang notabene diusung oleh partai yang lantang berbicara soal wong cilik, kaum marhaen, dan sebagainya.
"Jokowi harus membuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan pribumi," tutupnya.
[rus]
