. Apa yang dialami pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monas Jakarta tak ubahnya seperti dijajah Belanda dan Jepang. Saat mereka mencari makan dengan mengkail rezeki halal untuk keluarga, mereka malah dikejar-kejar, dianiaya, digusur dan diusir semena-mena tak berperikemanusian oleh pemerintah.
Lebih dari itu, Gubernur DKI Jakarta Basuku T Purnama (Ahok) menuding PKL Monas Jakarta membuat sirup dari air comberan. Air comberan itu sangat kotor, menjijikkan dan banyak mengandung kuman penyakit. Ahok sangat tidak berdadab, irasional dan ngawur, serta telah menghina yang sangat menyakitkan, bukan saja kepada PKL akan tetapi kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Ahok bukanlah pemimpin melainkan penjajah.
Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun dalam keterangannya, Rabu (27/5).
APKLI mengingatkan Ahok bahwa Indonesia merdeka dan berdaulat bukan hadiah atau belas kasihan dari bangsa asing melainkan dari cucuran darah, dan nyawa puluhan juta nenek moyang leluhur, yang juga nenek moyang PKL seluruh Indonesia.
"Apapun alasan dan dalihnya, menjajah, menganiaya, menggusur, mengusir dan meniadakan PKL dari Kawasan Wisata Monas Jakarta dan kawasan wisata lainnya adalah pelanggaran HAM, Pancasila, dan UUD 1945. Juga melanggar, Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL," tegas Ali Mahsun.
Jelas dia, ketika PKL Monas digusur, dianiaya, diusir dan dihina dengan tak beradab, Ahok malah bakal menghadirkan perusahaan raksasa berskala multinasional atau internasional, Group Rekso atau PT Sinar Sosro sebagai pengelola Lenggang Jakarta di Monas Jakarta, dan menyatakan dirinya Kepala Preman PKL Jakarta.
"Ahok bukanlah Kepala Preman PKL Jakarta, melainkan Kepala Kongsi Kapitalis Multinasional. Cukup 300 ribu PKL terusir dari kawasan PT KAI digantikan kongsi kapitalis multinational asing semisal Sevel, Indomart dan lainnya," sebut Ali Mahsun.
APKLI tak ikhlas dan akan membawa ke meja hijau. Karena ada 5 juta PKL Kawasan Wisata seluruh Indonesia yang harus dilindungi eksistensi ekonomi dan mata pencarian hidup mereka. Tak boleh dicerabut atau dimatikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh agresi kongsi kapitalis multinasional asing. Sekali lagi ditegaskan bahwa APKLI takkan bergeser sejengkalpun menghadang mereka, pasang badan apapun resikonya. APKLI tolak hadirnya perusahaan raksasa multinasional dikawasan wisata di seluruh Indonesia.
"APKLI juga ingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa PKL Kawasan Wisata tidak boleh diusir semena-mena dan digantikan oleh kongsi kapitalis multinasional. Dan Presiden Jokowi wajib hukumnya menegur Ahok. Karena dengan dalih apapun, tak terkecuali MEA 2015 dan liberalisasi ekonomi lainnya, penjajahan ekonomi PKL dalam bentuk apapun tidak boleh terjadi dan tidak bisa dibiarkan. Jika Negara RI, dalam hal ini Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK acuh tak acuh bahkan menjadi bagian dari mereka, maka APKLI tidak bertanggungjawab jika terjadi badai tsunami PKL Nasional atau revolusi sosial. Ini menyangkut isi perut puluhan juta rakyat. Juga terkait erat dengan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia," beber Ali Mahsun.
Oleh karena itu, lanjut dia, penguasa jangan pernah mencoba-coba memperkeruh suasana dan bermain api di atas penderitaan rakyat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka.
"Silahkan asing berekonomi di Indonesia namun tetap pada koridor kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tak boleh merongrong atau menggulungtikarkan ekonomi PKL, juga UKM lainnya," pungkas Ali Mahsun Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.
[rus]
