Jokowi Layak Dilengserkan Jika Defisit Tembus 3 Persen

. Perekonomian menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini diakibatkan efek domino dari berbagai kebijakan pemerintah seperti kebijakan mekanisme harga BBM yang mengikuti harga pasar dunia di ikuti degan melemahnya rupiah berimbas pada tingginya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman dalam rilisnya, Selasa (26/5).
 
Menurut Jajat, efek yang akan terjadi dari lemahnya perekonomian bisa saat ini menjadi senjata ampuh bagi lawan politik Jokowi untuk melengserkannya dari kursi orang nomor satu.

"Pasalnya, jika Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 hingga mencapai 3 persen bahkan lebih dari itu, maka Indonesia bisa dikatakan negara gagal," tuturnya.

Jelas Jajat, kemampuan pengelolaan defisit anggaran ini dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah. Defisit anggaran yang terkendali jelas akan mendukung penciptaan investasi pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Sebaliknya defisit anggaran yang tinggi, selain membahayakan kondisi stabilitas fiskal juga mempersempit ruang fiskal pemerintah sekaligus menimbulkan potensi penarikan pembiayaan hutang luar negeri.

"Pemerintah baru-baru ini telah menambah hutang luar negara kepada Bank Dunia. Hal ini tentu patut di waspadai, jika anggaran yang digunakan tidak bisa menambah defisit APBN-P, bukan tidak mungkin kondisi perekonomian Indonesia ke depan malah akan semakin parah," pungkas Jajat. [rus]