Berita

Tantowi Yahya/net

Wawancara

WAWANCARA

Tantowi Yahya: Mari Sepakat Seperti Ajakan Pak JK, Jangan Subuh-subuh Sudah Dicurigai

SELASA, 26 MEI 2015 | 08:54 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kubu Aburizal Bakrie menyambut baik inisiatif islah yang digagas Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ini bersifat jangka pendek, tapi positif untuk menyelamatkan Partai Golkar.
 
Tujuan islah agar kedua kubu partai berlambang pohon ber­ingin bisa bersama-sama memper­siapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Desember mendatang.

Islah jangka pendek ini me­mang sempat dipertanyakan, apakah itu positif, karena dikha­watirkan pasangan yang kalah dalam pilkada bisa menggugat pasangan yang diajukan Partai Golkar.


Terlepas bagaimana nanti, yang jelas Jusuf Kalla yang akrab disapa JK itu sudah meng­gagas islah dan disambut secara positif.

"Islah jangka pendek ini menyelamatkan kader Golkar di daerah, sehingga tidak kehilan­gan hak politiknya untuk mengi­kuti pilkada serentak," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya, kemarin.

Dengan islah tersebut, lan­jut Tantowi, Wapres JK ber­harap kepada kedua kubu yang berseteru agar mementingkan kepentingan lebih besar. Jangan pikirkan kepentingan peroran­gan atau kelompok tertentu yang bersifat pragmatis.

Berikut kutipan selengkpanya:

Bagaimana teknis islah itu?

Begini, ada beberapa kesepakatan dalam formulasi islah. Teknis will follow, akan ikut kalau ada kesepakatan, bersama-sama untuk bersatu. Islah untuk menyelamatkan kader. Mari sepakat dulu seperti ajakan Pak JK. Jangan subuh-subuh sudah dicurigai.

Islah Golkar dari perseteruan dualisme kepemimpinan ini merupakan kesepakatan dengan Pak JK. Hal ini dilakukan agar Partai Golkar bisa mengikuti pilkasa serentak yang digelar 9 Desember 2015.

Apakah sudah ada kesepakatan?

Sudah ada kesepakatan. Kedua kubu berseteru lebih mementing­kan kepentingan partai. Jangan dahulukan kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis.

Apa Anda yakin akan bisa islah?
Saya optimistis, apa pun yang dilakukan kubu Agung ten­tang Surat Keputusan (SK) Menkumham Yasonna H Laoly terkait kepengurusan Golkar Munas Ancol dan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), islah akan tetap tercapai. Kita tunggulah. Yang penting sepakat dulu lakukan islah untuk sela­matkan kader.

Bagaimana soal penyelesaian konflik?

Sebenarnya penyelesa­ian konflik di internal Golkar tergantung langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Sekarang kita mau islah yang sedang diusahakan oleh JK. Sudah terjadi kesepakatan un­tuk mengedepankan kepentin­gan partai, termasuk di dalam­nya kader-kader yang sudah mempersiapkan diri untuk ikut pilkada.

Kedua kubu, baik itu kubu Munas Bali maupun Munas Ancol sudah menyadari dan akan mengedepankan kepentingan Partai Golkar ketimbang kepentingan orang per orang ataupun kepentingan kelompok tertentu. Itu merupakan salah satu poin yang Pak JK tawarkan dalam islah.

Bagaimana kalau Munaslub?
Memang Munaslub secara organisasi dimungkinkan. Tapi tidak sesederhana yang disampaikan Pak Akbar, penyelenggaranya siapa, DPP? DPP yang mana, pesertanya ketua DPD I dan II? Kemudian yang mana?

Kubu Ancol membuat Plt (pelaksana tugas), lalu yang menanggung biayanya siapa.

Kalau dipaksakan, kalau pe­sertanya ketua DPD I dan II nanti hasilnya nggak diakui Pak Agung karena dianggap demisioner. Ini tidak akan menyelesaikan per­masalahan. Biaya tidak murah, yang menggelar DPP, cari sumber uang dan urunan, lalu DPP siapa yang menanggung.

Kalau kubu Ancol berpegang SK Menkumham, bagaima­na?
Kita tunggulah, sepakat dulu­lah islah. Teknisnya nanti kita lihat.

Apakah ada rencana per­temuan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie?
Kami ada rencana pertemuan antara JK, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk memba­has islah Partai Golkar ini. Akan mengarah ke sana.

Kapan?
Saya nggak tahu, tapi saya rasa akan ada momen itu. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya