Berita

hasto kristiyanto/net

PDIP Dukung Pemerintah Tangkap Pelaku Kejahatan Beras Plastik

SENIN, 25 MEI 2015 | 15:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Gerak cepat pemerintah dalam menangani kasus beredarnya beras plastik atau yang mengandung bahan sintetis disambut positif PDI Perjuangan.

Sebab melalui langkah ini simultan pemerintah, baik melalui operasi penarikan beras "beracun" maupun melalui operasi yustisia untuk menangkap para penyelundupnya, menunjukkan bahwa dalam hal masalah pangan memang harus disikapi secara serius.

"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 25/5).


Menurut Hasto, PDI Perjuangan pun berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga kasus beras palsu tidak akan terulang lagi. Di saat yang sama, pemerintah tidak boleh kalah, apalagi beredarnya beras plastik ini tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah.

"Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk menangkap pelaku kejahatan ekonomi tersebut," kata Hasto, sambil mengatakan PDIP mewaspadai bahwa beredarnya beras plastik tersebut sebagai bagian dari sindikat impor beras sehingga pemberantasan beras ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup.

PDIP, lanjutnya, mengajak semua pihak untuk memerhatikan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di tanah airnya sendiri. Kini sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pasca panen.

"Bulog pun harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dengan petani, termasuk kerjasama dengan pemda," demikian Hasto. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya