Berita

bawaslu/net

Sampai 29 Mei Anggaran Belum Ada, Bawaslu Sumut Ogah Terlibat di Pilkada

MINGGU, 24 MEI 2015 | 15:31 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Penyelenggaraan pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara terancam tanpa pengawasan. Pasalnya, alokasi dana untuk pengawasan belum juga dianggarkan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut mencatat, hingga kini baru 7 dari 23 daerah yang melaksanakan Pilkada 2015 se-Sumut yang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah disahkan (ditandatangani). Ke-7 daerah itu adalah Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Samosir, Karo, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Labuhanbatu Selatan, dan Serdang Bedagai. Sedangkan 16 kabupaten/kota lagi belum.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan mengaku, pembiayaan pengawasan penyelenggaraan pilkada, jajaran pengawas menerima dana operasional dari kabupaten/kota.


Anggaran tersebut dihibahkan ke jajaran pengawas di daerah yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) melalui hibah yang tercantum dalam NPHD.

"Bawaslu masih menunggu penandatangan NPHD tersebut hingga 29 Mei 2015 untuk mengambil sikap mengenai kemungkinan dalam menjalankan tugas pengawasan. Jika penandatangan tersebut belum dilakukan hingga 29 Mei, pihaknya akan membuat sikap untuk tidak terlibat dalam pengawasan seluruh tahapan pilkada di daerah yang belum menandatangani NPHD itu. Silahkan KPU menjalankan tugas, tetapi kami tidak ikut mengawasi," kata Syafrida seperti dilansir dari MedanBagus.com, Minggu (24/5).

Menurut Syafrida, jajaran pengawas sulit menjalankan tugas pengawasan pilkada jika tidak mendapatkan anggaran yang ditentukan sesuai UU tersebut.

Mengenai potensi kecurangan yang akan muncul akibat ketidakterlibatan pengawas dalam pilkada, Bawaslu menyerahkan proses pengawasan tersebut ke instansi lain. Kalau ada kecurangan, masih ada penegak hukum yang akan menangani.

Namun, tambah Syafrida, pihaknya mempertanyakan kesiapan daerah dalam menyiapkan alokasi anggaran tersebut karena penyelenggara pilkada bukan hanya KPU, melainkan unsur pengawas.

Terdapat 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak pada 9 Desember 2015. Yakni, Kota Medan, Binjai, Sibolga, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Tanjung Balai. Kemudian, Kabupaten Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Asahan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Karo, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya