. Kasus pengroyokan oleh puluhan Satpam Monas Jakarta Pusat terhadap pedagang kaki lima (PKL) Budi alias Ucok bukanlah delik pidana aduan, melainkan delik pidana umum dan diatur dalam Pasal 170 KUHP. Maka, kasus tersebut tidak boleh dan tak bisa dihentikan oleh siapapun juga.
"Saya memiliki informasi A1 ada beberapa pihak bermaksud menghentikannya," ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun, M. Biomed di Jakarta, Minggu (24/5).
Oleh karena itu, APKLI mendesak Polres Jakarta Pusat segera menuntaskan kasus tersebut. APKLI juga mendesak kepolisian mengusut tuntas siapa saja yang terlibat penghentian kasus ini.
"Mereka harus beertanggung jawab di meja hijau. Baik oknum dari pengelola kawasan Monas Jakarta Pusat maupun oknum-oknum lainnya," tegas Ali Mahsun.
Menurutnya, apa yang telah disampaikan Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Tatan Dirsan Atmaja bahwa sudah ada tiga oknum Satpam Kawasan Monas yang ditahan atas kasus pengroyokan PKL Budi ke media tak boleh dihentikan.
"Indonesia adalah negara hukum, bukan negara mafia hukum atau negara mafia kasus. Tak boleh dan tak bisa tindak pidana delik umum diperjualbelikan dengan uang sesuai dengan Pasal 170 KUHP," ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Ali Mahsun, melalui LBH Kaki Lima Indonesia, APKLI mendesak Polres Jakarta Pusat segera menuntaskan kasus yang menimpa Budi alias Ucok. "Hukum setimpal siapapun pelaku pengroyokan terhadap PKL Budi, dan yang terlibat penghentian kasus ini," ujar dia yang juga geram dan marah besar atas tudingan Gubernur Ahok kepada PKL Monas Jakarta membuat sirup pakai air comberan.
Tiga oknum satpam kawasan Monas berinisial M (55), EDP (20) dan MI (21) ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap seorang PKL bernama Budi. Akibat pengeroyokan itu Budi yang juga anggota APKLI menderita luka di kepala dan wajah. Pengeroyokan terhadap korban terjadi pada Selasa 12 Mei dinihari lalu.
[rus]
