Berita

ilustrasi/net

Politik

Dari Petral ke ISC, Lepas dari Mulut Buaya Masuk Mulut Harimau

JUMAT, 22 MEI 2015 | 00:52 WIB | OLEH: SYA'RONI

TUDINGAN Menteri ESDM Sudirman Said bahwa ada mafia minyak di Pertamina Energy Trading Limited (Petral), patut untuk diselidiki secara tuntas.

Membubarkan Petral dan membentuk Integrated Supply Chain (ISC) bukanlah solusi yang tepat. Jangan sampai pergantian tersebut hanya untuk mengakomodasi kelompok mafia minyak yang baru. Ibaratnya, lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau.

Harusnya kebobrokan Petral dibuka dulu dan para mafia minyak ditangkap dulu. Apalagi Sudirman Said juga berani menuding bahwa segala upaya memberantas mafia minyak selalu berhenti di meja mantan Presiden SBY. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Sudirman Said menuding SBY melindungi mafia minyak. Tudingan ini tidak main-main.


Mestinya sebagai menteri tidak perlu berkoar-koar. Bila Sudirman Said mengetahui dan mempunyai bukti adanya mafia minyak, langsung saja melaporkannya ke aparat penegak hukum. Bila tidak melapor, patut diduga tindakannya hanya untuk mencari sensasi belaka sebagai pengalihan isu untuk menutupi kebobrokan kinerjanya agar tidak direshuffle.

Dan, semestinya SBY pihak yang dituding jangan hanya "marah" di twitter. SBY harus melaporkan Sudirman Said ke aparat penegak hukum. Ini agar jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan juga supaya Sudirman Said mendapatkan pelajaran yang berharga, agar sebagai pejabat publik tidak asal tuding dan lempar fitnah.

Tidak masalah Petral ditutup atau tidak, yang terpenting adalah harus dibongkar dulu siapa mafia minyak yang selama ini selalu dituding menikmati uang triliunan rupiah per harinya.

Dan sebelum Petral ditutup, patut juga dipertanyakan, semenjak 20 Oktober 2014 hingga sekarang, apakah pemerintahan Jokowi menikmati "service" dari para mafia minyak?[***]

Penulis adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Masyarakat Untuk Keadilan (HUMANIKA).

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya