Lagi-lagi politisi Partai Demokrat di Senayan angkat bicara mengenai pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyalahkan mantan presiden SBY terkait persoalan Petral.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat, Willem Wandik mengkritik statemen Sudirman Said tidak menggambarkan sikap seorang penyelenggara negara yang bertanggung-jawab. Seharunya, kata dia, sebagai seorang menteri yang memegang otoritas di sektor migas lebih mengutamakan kinerja dan fokus menemukan solusi konkret untuk menuntaskan persoalan mafia migas yang telah lama menjadi masalah nasional.
Legislator asal Papua itu menyarankan, Presiden Jokowi segera membentuk unit khusus yang fokus mengkaji persoalan mafia migas, yang di dalamnya termasuk melibatkan pihak Kementerian ESDM, yang bertugas untuk melakukan pengakajian dan evaluasi secara komprehensif terkait penyelenggaraan migas secara nasional. Namun hasil yang diharapkan tidaklah sesuai dengan harapan presiden dan antiklimaks dengan harapan publik.
"Yang ada seolah-olah mencari alasan pembenaran dan tidak mau disalahkan oleh publik dan pemberi mandat presiden Jokowi, pihak Kementerian ESDM justru sibuk mencari-cari alibi atas kegagalan menertibkan sektor migas yang telah lama menjadi obyekan para mafia migas nasional maupun internasional," tegas Willem.
Willem berharap Menteri ESDM segera memberikan pertanggungjawaban terkait persoalan mafia migas, di antaranya menyoal peran Petral, yang telah menempatkan Presiden SBY sebagai pihak yang turut disalahkan. Padahal di masa lalu, menteri ESDM saat ini juga menjadi bagian dari official†Pertamina yang turut serta memberikan andil dalam persoalan Petral. Seperti yang diketahui oleh publik, Petral yang menjadi polemik pada saat ini merupakan bagian dari anak perusahaan Pertamina.
"Terlalu naïf jika Menteri ESDM hanya sibuk mencari-cari kesalahan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh bapak SBY," ujarnya.
Menteri ESDM, Sudirman Said seyogya fokus bekerja lebih cepat untuk menuntaskan persoalan-persoalan substantif di kementerian yang dipimpinnya, dibandingkan sibuk bergosip tentang kinerja pemerintah sebelumnya.
Willem mengingatkan, bukan hanya masalah Petral, persoalan lainnya yang menjadi tupoksi Kementerian ESDM juga menuntut diselesaikan seperti polemik pembangunan smelter PT. Freeport yang seharusnya berpihak pada pembangunan di daerah penghasil tambang 'Tanah Papua'. Kewenangan menentukan pembangunan Smelter PT. Freeport berada pada otoritas Menteri ESDM.
Menurutnya keliru jika Menteri ESDM menyalahkan pak SBY atas kegagalannya menjalani mandat yang diberikan Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia. Nampaknya para pembantu presiden di jajaran Kabinet Kerja, tidak terkecuali menteri ESDM, gagap dan tidak mampu menerjemahkan pikiran-pikiran atasannya, Jokowi.
"Sehingga sejumlah sasaran penuntasan persoalan berbangsa dan bernegara mendapatkan treatmen yang keliru, dan terkesan mengalami subordinasi," kritiknya.
[wid]
