Berita

yasonna laoly

Politik

KISRUH GOLKAR

Menteri Laoly Jilat Ludah Sendiri, Jokowi Ikut Mengamini?

KAMIS, 21 MEI 2015 | 04:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menuding Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menjilat ludahnya sendiri.

Yasonna mengajukan banding atas keputusan PTUN yang membatalkan SK pengesahaan kepengurusan Partai Golkar kubu Munas Ancol, padahal pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III di DPR beberapa waktu lalu berjanji tidak akan melakukannya.

"Itulah kenapa Yasonna telah menjilat ludahnya sendiri," kata Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo dalam pesan elektronik yang dipancaluaskannya, Rabu (20/5) malam.


Bamoset, demikian ia disapa, mengatakan bau busuk dari sikap Menteri Yasonna sudah tercium sejak awal. Yasonna yang merupakan kader PDIP memanfaatkan kekuasaan yang diberikan negara untuk mengadu domba Partai Golkar. Hal yang sama dilakukan Yasonna terhadap PPP.

"Kami tentu tidak akan tinggal diam. Kami mengingatkan kepada Laoly, bahwa sikapnya menzolimi Partai Golkar akan menjadi luka sejarah yang kami catat dengan tinta darah," tutur Bamsoet.

Menurut dia, Yasonna tidak bermain sendiri di balik kekisruhan Partai Golkar. Yasonna tidak akan berani, dan nyatanya grand skenario agar konflik Golkar terus terpelihara dapat dilihat secara kasat mata. Tujuan yang paling nyata adalah Golkar tidak siap dan tidak bisa ikut pilkada serentak Desember 2015 nanti.

"Kita tahu bahwa presiden telah meminta Laoly untuk tidak melakukan banding. Namun faktanya Laoly banding. Artinya selama tidak ada tindakan dari Presiden, kita menganggap presiden mengamini langkah Laoly," tukas Bamsoet.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya