Cuma Akal-akalan Jokowi, Petani Sawit dan Buruh Tolak Pajak Ekspor CPO

Mulai akhir bulan ini pajak ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar 50 dolar AS per ton CPO mulai diberlakukan.

Namun, petani sawit dan buruh perkebunan menolak aturan tersebut diberlakukan. Para petani sawit dan buruh perkebunan meminta Presiden Jokowi membatalkan pemberlakuan aturan itu karena akan memberatkan dan membuat penghasilan para petani sawit menurun.

"Beban pajak ekspor dapat dipastikan akan dibebankan pada petani sawit oleh perusahaan perkebunan inti yang menampung tandan buah segar yang dihasilkan dari kebun petani plasma. Ini tentu akan berpengaruh pada pendapatan petani yang akhirnya berdampak pada ketidakmampuan petani membayar kewajiban kredit kepada bank," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUN, Tuhu Bangun, dalam keterangannya kepada redaksi, kamerin.

Dia mencontohkan, saat ini harga tandan buah segar tiap ton berkisar di harga 1,2 juta. Jika tiap tahun TBS yang dihasilkan kebun sawit yang baru berumur 5 tahun sebesar 10 ton, maka TBS yang diperoleh petani sebanyak 20 ton, dengan minimal kebun plasma yang dimiliki seluas 2 hektar. Dari perhitungan tersebut pendapatan petani berkisar Rp 24 juta tiap tahunnya.

"Tapi, jika dibebani pajak ekpor CPO sebesar 50 dolar AS per ton CPO, dengan nilai tukar rata-rata Rp 13.000, maka pendapatan petani menjadi hanya Rp 11 juta rupiah pertahun. Jika dipotong pembayaran kredit sebulannya Rp 500 ribu maka petani hanya akan menerima Rp 5 juta pertahun. Dan jika dirata-ratakan maka penghasilan Petani menjadi 480 ribu perbulan," papar Tuhu.

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Sawit Indonesia Rahman Tiro menambahkan, penggunaan pajak ekpor yang menurut pemerintah akan digunakan untuk pengembangan replanting kebun petani cuma omong kosong sebab petani sawit akan dikenakan bunga yang tinggi.

Dia menilai pengenaan pajak ekspor CPO hanya akal-akalan Presiden Jokowi untuk mendanai kampanye di Pilpres mendatang karena dana pajak eksport CPO akan ditampung di rekening khusus.

"Jika tetap dilanjutkan kami para petani sawit plasma akan menghentikan pembayaran kewajiban kredit pada perbankan karena penghasilan penjualan TBS tidak mungkin bisa mengangsur cicilan kredit kebun dan biaya hidup," ujar Rahman.