Kemenangan Ical Runtuhkan Kewibawaan Jokowi

DALAM pusaran konflik Partai Golkar, sedari awal baik secara tersirat maupun secara tersurat, Presiden Jokowi lebih cenderung mendukung kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Setidaknya ada tiga hal yang membuktikkan itu. Pertama, Jokowi tidak pernah menegur Menkumham Yasonna Laoly yang mengeluarkan SK yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Kedua, Istana mengundang Agung Laksono dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk menghadiri pembukaan Kongres Asia Afrika.

Ketiga, Jokowi memberikan penghormatan kepada Ketua Umum Golkar Agung Laksono dalam sambutan di Pembukaan Kongres IV Partai Demokrat.

Namun, dukungan Jokowi tersebut tidak menggoyahkan Majelis Hakim PTUN untuk membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Jakarta.

Konsekuensi dari putusan PTUN adalah bahwa tindakan Jokowi yang lebih cenderung mendukung kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono ternyata salah di mata hukum. Itu artinya presiden telah bertindak gegabah tanpa mengindahkan rambu-rambu hukum dan politik.

Semestinya sebagai kepala negara, Jokowi bersikap netral. Keberpihakan ke salah satu kubu bisa diartikan sebagai intervensi.

Parahnya, ternyata kubu yang didukung Jokowi tersungkur di Majelis PTUN. Itu juga bisa diartikan, bahwa kemenangan Ical telah meruntuhkan kewibawaan Jokowi.[***]

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA).