Jadi Penyebab Ekonomi Lemah, JK Tak Boleh Ikut Campur Lagi Perombakan Kabinet

. Saat ini, ekonomi Indonesia melambat dan hanya tumbuh 4,7 persen. Padahal di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi negara tetangga naik. Sebut saja Filipina dengan pertumbuhan ekonomi 7,3 persen.

Ekonomi Filipina naik karena memiliki tim ekonomi yang bagus. Sementara Indonesia jatuh karena tim ekonominya sangat lemah. Beredar di publik bahwa tim ekonomi dalam Kabinet Kerja ini merupakan "bawaan" Jusuf Kalla, dengan indikasi jelas posisi Sofyan Djalil yang duduk di kursi Menko Perekonomian.

"Artinya, secara tidak langsung, JK adalah biang dari ketidakmampuan pemerintah untuk merespon perkembangan ekonomi global dan untuk keluar dari berbagai defisit makro domestik. Mungkin pada titik ini, setelah satu semester berjalan, Jokowi baru menyesal kenapa tidak memilih sendiri tim ekonominya dan malah serahkan kuasanya ke JK," kata dosen dan peneliti dari Universitas Bung Karno (UBK), Gede Sandra, beberapa saat lalu (Senin, 18/5).

Gede mengingatkan, hak untuk menentukan menteri-menteri, melakukan perombakan kabinet, adalah mutlak milik Presiden Jokowi, bukan milik Wapres JK. Bahkan etikanya untuk memberi masukan soal nama-nama menteri pun seorang Wapres juga tidak berhak, kecuali memang sang Presiden sendiri yang memintanya.

"Jika kelak benar terjadi perombakan, maka JK harus dilarang dilarang intervensi proses penentuan anggota tim ekonomi kabinet ke depan. Selain karena memang menyalahi kewenangannya sebagai Wapres, juga terbukti bahwa pilihan orang-orang JK pada tim ekonomi saat ini kurang cakap," tegas Gede Sandra, yang juga peneliti di Lingkar Studi Perjuangan (LSP).

Gede Sabdra mengakui, memang akan cukup sulit memastikan JK tidak akan berupaya mengintervensi, mengingat besarnya kepentingan bisnis keluarga yang bersangkutan untuk kuasai proyek-proyek ekonomi negara yang sedang atau akan berjalan. Dan karena itulah, publik harus benar-benar mengawasi dan memberi dukungan kepada Presiden Jokowi untuk tidak ragu menngunakan kuasa prerogatifnya menentukan tim ekonomi tanpa intervensi dari JK. [ysa]