Sepekan sebelum tanggal 20 Mei 2015, yang adalah peringatan ke 107 tahun Hari Kebangkitan Nasional, Pringsewu menjadi perbincangan nasional dengan seminar nasional dengan menghadirkan para tokoh nasional.
Mengangkat tema "Pringsewu Menuju Indonesia Mini; Xaverius Pringsewu Turut Membangun Indonesia", panitia seminar menghadirkan para tokoh nasional yakni Laksdya TNI (P) Y. Didik Heru Purnomo (mantan KASUM TNI), Franciscus Welirang (pengusaha nasional), KH Maman Imanulhaq (anggota DPR-RI dari Fraksi PKB).
Kemudian, DR Sugiri Syarief (mantan Kepala BKKBN) dan Mgr. Y. Harun Yuwono (Ukusp Keuskupan Tanjung Karang, Lampung).
Perhalatan nasional yang dipandu Tri Agung Kristanto (redaktur Nusantara Harian Kompas), yang konon dikatakan baru pertama kali diadakan di Pringsewu ini menjadi sorotan beberapa media. Di saat gaung perayaan Kebangkitan Nasional tidak terdengar seperti Hari Pendidikan Nasional, tiba-tiba sebuah kabupaten terkecil di Lampung menyeruak di tengah-tengah hiruk pikuk kemelut politik tata negara dan tata pemerintahan Indonesia.
Adalah Harry H Limaran, Ketua Xaverians (Ikatan Alumni Sekolah Xaverius Pringsewu) yang memiliki ide untuk menandai Kebangkitan Nasional di Pringsewu. Baginya, Pringsewu merupakan representatif Indonesia mini dengan berbagai persoalan dan sekaligus harapan yang ada di dalamnya. Selama ini, Pringsewu luput dari perhatian pemerintah nasional yang sangat kontras dengan ketika jaman Belanda dulu.
"Belanda pada awal 1900-an melihat daerah yang sekarang disebut Pringsewu merupakan daerah lumbung pangan, palawija dan perkebunan. Sehingga Belanda menyelenggarakan program bedol desa dari Jawa ke Pringsewu pada tahun 1925. Pada kenyataannya, apa yang dipikirkan Belanda pada 90 tahun itu, terbukti pada saat ini," ujar Harry H Limaran yang gemar memancing di laut itu.
Pringsewu, dulu bernama Margakaya, menurut Limaran, merupakan kabupaten terkecil di Lampung dan yang satu-satunya daerah yang tidak memiliki laut. Ekonomi kabupaten ini seutuhnya bergantung pada perkebunan, tanaman pangan serta jasa. Jikapun ada tambang, daerah ini belum terkeksplorasi dengan baik.
Meskipun demikian, Pringsewu, yang berpenduduk terpadat di Lampung itu, merupakan kota pendidikan yang sudah disandang sejak jaman Belanda. Bahkan pada saat ini Pringsewu menjadi kota percontohan pendidikan bersama dua kota lainnya di Lampung. Selain itu, posisi sebagai kota penghubung untuk daerah seluruh Lampung dan Sumatera bagian Selatan menuju ke Utara, Pringsewu akan memainkan peranan penting di masa depan.
"Oleh karena itu bersama warga Pringsewu yang tinggal di luar Pringsewu termasuk juga Jabodetabek, kami mencoba mendorong pemerintah untuk menjadikan Pringsewu sebagai Indonesia Mini yang berbasis pada pendidikan, jasa, lumbung pangan serta sumberdaya manusia," paparnya.
"Kami tidak ingin Pringsewu menjadi kota-kota baru yang terlindas oleh beton-beton megah namun masyarakatnya harus mengimpor beras dari daerah lain. Sehingga tata ruang kota dan daerah Pringsewu harus benar-benar diawasi sehingga tidak menghancurkan sawah-sawah yang ada," ujar Limaran yang juga menjadi salah satu Ketua Paguyuban Warga Pringsewu Jabodetabek.
Untuk mengatasi dan menuju Indonesia Mini, Pringsewu perlu memiliki sekolah pertanian terintegrasi dari tatanan SMK dan juga perguruan tinggi. Dalam mimpinya, digambarkan kelak Pringsewu akan menjadi kabupaten yang memiliki agrowisata, pendidikan pertanian terpadu, konsultan pertanian dan tata kota pertanian.
"Pantura di Jawa itu adalah lumbung padi dan pangan yang dibangun Jenderal Daendels bersamaan dengan pembangunan jalan Anyer Panarukan. Namun nasib lumbung pantura Pantura sungguh sangat menyedihkan," katanya.
"Terlihat sekali bahwa pemerintah daerah tidak memiliki cara pandang dalam pembangunan lumbung padi di daerah itu. Dan, belajar dari Pantura, kami tidak menginginkan Pringsewu mengalami nasib sama dengan Pantura," tegas Limaran, yang bekerja di perusahaan multinasional.
Tentu, ia mengakui, menuju Indonesia Mini sebagai lumbung pangan, pendidikan dan kota hub tidak mudah dilaksanakan jika pemerintah sekarang dan yang akan datang tidak cepat-cepat merevisi kebijakan pembangunannya. Kelemahan pembangunan sebuah daerah terpencil adalah pengawasan. Berangkat dari sini, Limaran mengatakan akan menjadi partner kerja dan sekaligus pengawas bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu agar apa yang dicita-citakan terwujud.
Bersama rekan-rekannya, baik yang di Paguyuban Masyarakat Pringsewu Jabodetabek dan juga Xaverians, Limaran merasa yakin bahwa Lampung akan lebih cepat berkembang jika daerah ini tertata baik terutama infrastruktur mengingat bahwa sejak dulu Pringsewu adalah kota Hub (penguhubung) bagi Lampung dan Sumatera.
Untuk mempercepat waktu investasi, Pringsewu perlu memiliki bandar udara untuk mempercepat investasi dan hubungan dengan daerah lumbung pangan lain di seluruh Indonesia.
[dem]
