. Sampai hari ini masih ada ribuan etnis Rohingya yang diusir dari negaranya Myanmar dan memasuki wilayah Malaysia dan Indonesia. Aktivis HAM dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Zainudin Paru mengatakan, peristiwa itu seolah lolos dari pantauan aktivis HAM dan perdamaian yang ada di Myanmar.
"Disana kana ada Aung San Suu Kyi, aktivis demokrasi dan HAM. Seharusnya dia tidak mendiamkan persoalan ini. Apalagi sudah mendapatkan nobel perdamaian," ujar Dewan Pembina PAHAM Indonesia tersebut, Senin (18/5).
Menurut Zainuddin Paru, sebagai penerima Nobel Perdamaian, Suu Kyi memiliki kewajiban moral untuk mengupayakan perdamaian.
"Sebagai penerima nobel perdamaian, Suu Kyi memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi kemanusian dan penyelesaian konflik secara benar. Apalagi krisis kemanusiaan itu ada di depan matanya, ada diwilayah kekuasaanya," Papar pengacara senior tersebut.
Lebih lanjut menurut Zainuddin Paru, sebenarnya Aung San Suu Kyi memiliki modal politik dan sosial yang cukup untuk membahas persoalan etnis Rohingya.
"Suu kyi merupakan salah seorang anggota parlemen, dan pemimpin oposisi. Itu adalah modal yang cukup untuk mengimplementasikan visi politik rekonsiliasi nasionalnya, termasuk mengatasi persoalan Rohingya," terang aktivis kemanusiaan tersebut.
Tidak adanya upaya dari Aung S Aung San Suu Kyian Suu Kyi untuk menyuarakan hak dari etnis rohingya membuat publik akan membertanyakan kredibilitasnya sebagai penerima nobel perdamaian.
"Bila Suu Kyi hanya terdiam atas penindasan terhadap etnis Rohingya, maka sejatinya dia tak pantas mendapatkan nobel perdamaian tersebut. Apalagi persoalan Rohingya ada di depan matanya dan dalam wilayah kekuasaannya. Karenanya, sudah selayaknya bobel itu dicabut, karena penerimanya tak memiliki visi perdamaian dan kemanusiaan," pukas Zainuddin Paru dalam rilisnya.
[rus]
