Prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia dan Rusia memiliki kesamaan.
Jika Indonesia senantiasa mendorong kerjasama bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih adil, seimbang, dan menggambarkan realitas politik dan ekonomi dunia, kebijakan luar negeri Rusia menginginkan terwujudnya dunia yang multipolar, setara dan mengakomodasi keanekaragaman budaya dan agama.
Selain itu, Rusia juga menolak dominasi negara tertentu dalam percaturan politik dan ekonomi global.
Demikian benang merah pertemuan Duta Besar Dr. Djumala, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Kebijakan (BPPK) Kemlu dengan Duta Besar Alexander A. Tokovinin, Direktur Departemen Perancangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam The 5th Policy Planning Dialogue (PPD) RI-Rusia pada 13 Mei 2015 di Gedung Kemenlu Rusia, Moskow.
Dubes Tokovinin menambahkan bahwa Russian Foreign Policy Concept 2013 telah mengantisipasi meluasnya globalisasi dan munculnya kekuatan politik ekonomi baru dunia.
"Kebijakan luar negeri Rusia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hukum internasional, kerjasama mengatasi masalah global, kerjasama ke segala arah, tidak bersifat konfrontatif. dan saling menguntungkan," ujar Dubes Tokovinin.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 4 jam tersebut, Dubes Djumala yang didampingi staf KBRI Moskow dan Kemlu RI juga menjelaskan kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai doktrin poros maritim (maritime fulcrum) dan kebijakan luar negeri Indonesia yang berlandas pada konsep Trisakti.
Konsep demikian merupakan guiding principles bagi implementasi diplomasi RI yang membumi (down-to-earth), bermanfaat secara konkrit bagi rakyat (diplomacy for the people), serta mengedepankan kepentingan nasional (fighting for the national interests).
"Sebagai negara kepulauan, infrastruktur pelabuhan di Indonesia misalnya perlu dikembangkan dan Indonesia membuka peluang seluasnya bagi kerjasama kemaritiman dengan negara sahabat termasuk Rusia," ujar Dubes Dr. Djumala.
Kedua pihak membahas pula topik-topik yang menjadi perhatian bersama, seperti konflik dan radikalisme di Timur Tengah, ISIS, Trans-Pacific Partnership (TPP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN, serta krisis Ukraina.
Pada sore harinya, delegasi RI berkunjung ke kampus Universitas MGIMO (Moscow State Institute of Foreign Relations) dan diterima Direktur ASEAN Center MGIMO Dr. Viktor Sumskiy.
Dalam pertemuan, Dubes Dr. Djumala antara lain menjelaskan dan berdiskusi mengenai perkembangan terbaru kebijakan luar negeri RI serta isu-isu menonjol di kawasan Asia Pasifik dan Eropa. (Sumber KBRI Moskow).
[dem]
