Berita

Nusantara

KEBAKARAN PASAR LEMBANG

IKAPPI: Pemerintah Daerah dan Pengelola Pasar Harus Bertanggung Jawab

JUMAT, 15 MEI 2015 | 20:54 WIB | LAPORAN:

. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) bersama pengurus IKAPPI Jawa Barat turun langsung meninjau lokasi kebakaran Pasar Panorama Lembang, Jumat (15/5).

Ketua Umum DPP IKAPPI, Abdullah Mansuri mengatakan, siap mendampingi para pedagang korban kebakaran yang terjadi, kemarin (Kamis, 14/5) malam. Dia juga menyampaikan duka mendalam atas musibah ini kepada seluruh pedagang pasar panorama Lembang.

"DPP IKAPPI juga mendorong pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan lokasi tempat relokasi yang dekat dengan pasar yang terbakar. Juga segera memberikan bantuan agar meringankan beban mereka yang terkena musibah," terang dia seperti siaran pers yang dikirim ke redaksi.


Pihaknya, lanjut dia, menyayangkan tidak berfungsinya Hydrant dan lambatnya proses pemadaman. Khusus Hydrant, menurutnya, itu yang menyebabkan cepatnya api menjalar hingga menghanguskan seluruh bangunan pasar.

"Ini menggambarkan tidak adanya sistem proteksi aktif maupun pasif terhadap potensi kebakaran di pasar panorama lembang. Artinya pihak pemerintah daerah dan pengelola pasar harus bertanggung jawab penuh terhadap musibah ini," tegasnya.

Lanjut Abdullah, bentuk tanggung jawab pemerintah daerah adalah dengan memastikan pedagang segera berdagang kembali di lokasi yang tidak jauh dari lokasi pasar Panorama Lembang. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga harus segera melakukan pendataan korban kebakaran beserta seluruh nilai kerugian yang mereka terima.

"Proses pembangunan pasar panorama lembang juga tidak boleh melibatkan pihak investor atau dana pihak ketiga. Pasar harus dibangun kembali menggunakan anggaran pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap pedagang. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh pedagang korban kebakaran harus bisa mendapatkan kios dan berdagang kembali di pasar tersebut tanpa dipungut biaya sepeserpun," tandasnya. [sam]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya