Berita

maneger nasution

Penyandang Disabilitas bukan Sakit, tapi Berkebutuhan Khusus

JUMAT, 15 MEI 2015 | 14:04 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komnas HAM mengapresiasi komitmen Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang akan memfasilitas peserta SBMPTN dari komunitas disabilitas secara khusus.

Apresiasi tersebut disampaikan Komisioner Komnas HAM,  DR. Maneger Nasution, MA, seperti dikutip dari pesan singkat yang diterima siang ini (Jumat, 15/5).

Komnas HAM memberikan catatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SBMPTN 2015 ini, tidak hanya sukses penyelenggaraan tapi juga bermartabat.


Pertama, persyaratan masuk perguruan tinggi (PTN/PTS) tidak boleh diskriminatif. Sebab, selama ini Komnas HAM masih mendapat keluhan dari komunitas penyandang disabilitas bahwa di antara persyaratan masuk PTN/PTS masih mencantumkan persyaratan sehat jasmani dan rohani secara tidak ramah HAM.

"Celakanya, masih ada pihak penyelenggara PTN/PTS yang menyebut penyandang disabilitas sebagai tidak sehat fisik. Paradigma ini harus diubah. Dalam perspektif kemanusiaan universal, mereka itu bukan sakit, tapi mereka adalah kelompok yang berkebutuhan khusus. Paradigma seperti ini belum semua dipahami oleh pemangku kepentingan di negeri ini. Itu kesalahan pertama," ungkapnya.

Selain itu, masih adanya generalisasi semua disabilitas secara tunggal, dengan memperlakukan kebutuhan semua mereka secara sama, padahal mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Karena kebutuhan mereka berbeda-beda, maka negara pun wajib hukumnya memfasilitasinya sesuai kebutuhan masing-masing.

"Kedua, soal pembuatan atau pencetakan soal SBMPTN harus ramah disabilitas, sesuai dengan kebutuhan masing-masing disabilitas," urai Maneger.

Ketiga, soal aksesiblitas sarana prasarana SBMPTM juga harus ramah disablitas.

"Kenapa? Karena kebutuhan mereka berbeda-beda. Misalnya, bagi saudara kita pemakai kursi roda, membutuhkan akses jalan yang ramah menuju lokasi SBMPTN," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya