. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyambut baik langkah DPRD DKI untuk segera membahas peraturan daerah (Perda) Penataan dan Pemberdayaan PKL.
Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan, pihaknya akan terus mengawal komitmen DPRD DKI untuk segera membahas dan menerbitkan Perda tersebut.
"Kami juga akan segera menyampaikan draf Perda PKL kepada DPRD DKI," kata Ali Mahsun dalam keterangannya, Jumat (15/5).
Terkait rencana Pemprov DKI meniadakan PKL dari kawasan wisata Monas Jakarta, APKLI tegas dan segera ajukan gugatan class action ke pengadilan.
"APKLI tak ikhlas ekonomi dan mata pencarian 5 juta PKL di kawasan wisata di seluruh Indonesia dicerabut pemerintah. Apapun resikonya APKLI pasang badan melindungi, dan lakukan advokasi hingga litigasi ke meja hijau," ujar Ali Mahsun.
Era MEA 2015 tinggal tujuh bulan lagi. Indonesia sama sekali tidak siap bersaing di segala lini. Akan tetapi, apapun adanya, kedaulatan ekonomi bangsa tak boleh robek, ekonomi dan mata pencarian rakyat tak boleh tergerus, serta usaha PKL dan UKM lainnya tak boleh gulung tikar akibat liberalisasi ekonomi tak terkecuali MEA 2015.
Oleh karena itu, lanjut Ali Mahsun, APKLI terus melakukan percepatan gerilya PKL di semua kawasan ekonomi strategis di seluruh Indonesia dengan tiga instrument utama. Yaitu, (1) Kartu anggota APKLI berasuransi. (2) Kredit tanpa agunan atau pembiayaan syariah modifikasi grameen bank modal usaha PKL. (3) Memsupport usaha PKL dengan teknologi komunikasi dan informasi yang canggih.
Hingga April 2016, APKLI menargetkan 4 juta PKL dapat akses kredit modal usaha tanpa agunan.
"Indonesia tak boleh terjajah lagi, tak terkeculai diobok-obok liberalsasi ekonomi global," pungkas Ali Mahsun.
[rus]
