RMOL. Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hikamussalafiyah Cipulus Kabupaten Purwakarta KH Adang Badrudin meminta Kementerian Sosial (Kemensos) lebih konsentrasi dalam memperhatikan nasib guru ngaji di Jawa Barat.
KH Adang yang juga merupakan Ketua DPP Forum Silaturahmi Guru Ngaji (FSGN) menilai, selama ini nasib guru ngaji masih jauh dari kata sejahtera. Jauh berbeda dengan kondisi guru sekolah yang sudah mendapatkan perhatian pemerintah.
"Kalau sekolah ada BOS, tapi kalau guru ngaji tak ada padahal perannya sama pentingnya," beber KH Adang saat acara Halaqah Kebangsaan dan Isra Mi'raj di Ponpes Al-Hikamussalafiyah Cipulus Wanayasa, Kamis (14/5).
Padahl, menurutnya, selama ini guru ngaji memiliki peran dalam memberikan pendidikan agama yang mumpuni kepada santri. Sehingga nasibnya patut diperjuangkan terlebih oleh pemerintah pusat melalui Kemensos, yang dikomandoi oleh Khofifah Indar Parawansa.
"Kami berharap melalui kegiatan yang mulia ini Kemensos bisa mengusulkan permintaan guru ngaji," terangnya seperti diberitakan
RMOL Jabar.
Sejauh ini melalui FSGN di Jawa Barat tercatat ada 10 ribu guru ngaji yang nasibnya belum diperhatikan. Karenanya ia meminta baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk sama-sama memberikan solusi bagi masalah guru ngaji. Meski sejauh ini pemerintah sudah mewacanakan sertifikasi guru ngaji agar kompetensi guru ngaji bisa diakui negara.
"Saya harap usulan ini didengar langsung menteri bahkan pak Jokowi," tandasnya.
[sam]
