. Meski kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak memuaskan dan belum terlihat tanda-tanda menuju perbaikan, namun publik belum mengingankan saat ini dilakukan reshuffle kabinet.
Demikian potret survei Indonesia Development Monitoring (IDM) yang dilakukan pada 18 April-28 April 2015.
Direktur Eksekutif IDM, Iwan Sumule, mengatakan, sebanyak 64.8 persen publik tidak menginginkan Presiden Jokowi melakukan kebijakan politik, yaitu mereshuffle Kabinet Kerja.
"Yang menyarankan Presiden Jokowi melakukan reshuffle hanya 27.3 persen," sebut dia kepada redaksi, Kamis (14/5).
Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah, kata Iwan Sumule, bukan ditujukan kepada menteri, akan tetapi langsung kepada Presiden Jokowi.
"Dari survei pendapat masyarakat mengatakan bahwa sekalipun digantikan menterinya berkali-kali, tetap tidak akan ada perubahan karena masalahnya bukan pada kemampuan para menterinya, tapi kepada Presiden Jokowi," sebutnya.
Presiden Jokowi dinilai kurang mendapat dukungan politik dari pendukungnya. Serta ketidakmampuannya membangun komunikasi politik yang baik dengan PDIP dan para donatur-donaturnya serta relawannya saat pilpres lalu.
"Masyarakat kini juga mulai meragukan kemampuan Jokowi ngurus negara Indonesia yang komplikatif," papar Iwan Sumule.
Berikut hasil survei IDM, ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dari berbagai bidang; 90,5 persen di bidang ekonomi; 80,7 persen di bidang hukum; 59,2 persen di bidang politik; 79,2 persen di bidang keamanan; 75,2 persen di bidang pendidikan; 90,8 persen di bidang tata kelola pemerintahan.
Survei IDM mengunakan metode
multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan
margin error +/- 2,7 persen, dengan jumlah responden 1.250 orang.
[rus]
