La Nyalla Mattalitti: Kena Sanksi FIFA, Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah U-16 & U-19

Solusi dari kemelut PSSI versus Kemenpora sebenarnya sederhana. Yaitu, cabut surat pembekuan terhadap or­ganisasi sepakbola Indonesia itu.

Selanjutnya Kapolri tidak diintervensi dalam mengelu­arkan izin pertandingan yang diselenggarakan PSSI.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti, ketika dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Jika tidak, maka Indonesia harus siap menerima segala kon­sekuensinya, termsuk sanksi dari FIFA. Selain itu, petinggi PSSI ini menegaskan Menpora tidak punya kewenangan mencampuri wilayah kedaulatan PSSI.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Sebenarnya apa akar masalah kemelut ini?
Ini kan karena Menpora mem­bekukan PSSI. Dengan mem­bekukan PSSI, Menpora Imam Nahrawi beranggapan seolah-olah pengurus PSSI bisa diganti. Ini nggak bisa.

Alasannya?
Karena PSSI ini bukan di bawah Menpora. PSSI ini di bawah FIFA. Kedaulatan ini ada di tangan PSSI. Pemerintah tidak bisa sembarangan membekukan. Aturannya jelas, FIFA itu selalu melindungi anggotanya.

Surat pembekuan ini dike­luarkan karena PSSI tidak mengindahkan SP1 sampai SP3 Kemenpora, ini bagaimana?
Saya waktu itu sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Ketua Umumnya Djohar Arifin. Harusnya Djohar yang bertanggungjawab. Dia harus usut itu. Yang tanda tangan surat kan harusnya Djohar. Katanya mau dibawa ke Kemenpora, ternyata nggak dibawa. Ini Djohar Arifin pe­nyakitnya.

 Lantas, kenapa PSSI sem­pat mengeluarkan keputusan menghentikan kompetisi?
Pada saat sudah dibekukan sebenarnya kita masih bisa men­jalankan kompetisi. Masih dua-tiga kali pertandingan. Cuma setelah itu Menpora mengeluar­kan surat kepada Kapolri yang isinya tidak boleh memberikan izin untuk menjalankan kom­petisi.

Kenapa tidak tetap dijalank­an pertandingan?
Buktinya, kita sudah buat izin, malah kita diancam di­tangkapin polisi, bagaimana? Sebelum Menpora bersurat kepada Kapolri, kita masih bisa main lho. Kapolri masih tutup mata lho. Dan itu sudah terjadi.

Apa sebenarnya kepentin­gan di balik kekisruhan ini?
Coba tanya aja ke Menpora bagaimana sejarahnya. Yang jelas semua klub dirugikan, dan mereka menuntut Menpora minta pertanggungjawaban.

Kalau dibentuk sendiri, itu tidak akan diakui FIFA?
Pasti. Ingat lho tiga tahun lalu, saya ribut. Lho kok masih nggak kapok-kapok. Yang bikin rusak ini Menpora. Berkamuflase seolah-olah memperbaiki sepa­kbola Indonesia. Mau bersihkan mafia bola di PSSI.

Memangnya ada mafia bola di PSSI?
Sekarang kalau ada bukti­kan. Jangan asal ngomong. Dari dulu saya minta tolong tangkapin siapa, tapi nggak ada itu. Malah yang di Surabaya ditangkap, kemudian dilepasin sama polisi.

PSSI dituding minim presta­si, ini bagaimana?
Jangan bilang prestasi nggak ada. Pada saat Djohar sebagai Ketua Umum PSSI dan saya sebagai Waketum, PSSI berada di peringkat 172 dunia. Begitu berlangsung dalam satu tahun beberapa bulan, sekarang sudah di posisi 158 lho.

Bukan berarti peringkat Timor Leste itu menandakan lebih bagus dari Indonesia. Timor Leste main sama kita nggak pernah menang kok.

Dari FIFA ada solusi nggak terkait masalah ini?
FIFAsudah kasih tahu sama ki­ta. Pokoknya mereka kasih wak­tu satu bulan. Kalau satu bulan pemerintah masih seperti itu, ya terpaksa Indonesia di-suspend.

Apa saja konsekuensi yang akan terjadi jika masalah ini berlangsung lama?
Yang pasti Indonesia tidak bisa ikut SEAGames, Pra-Piala Dunia. Yang paling parah tuan rumah ASEAN Games dicabut. Otomatis Indonesia tidak bisa jadi tuan rumah U-16, U-19. Banyak kerugian kita yang dibuat oleh Menpora.

Kata Menpora bisa?
Nanti lihat saja. Enak aja bil­ang bisa. Memangnya dia yang punya.

Jalan keluarnya bagaimana?
Menpora tinggal cabut su­rat pembekuan, titik. Selesai masalahnya. ***