Idrus Marham Ingatkan Pemerintah Tak Halangi Golkar dan PPP Ikut Pilkada

. Partai Golkar mengingatkan kepada pemerintah khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan kubu Koalisi Indonesia (KIH) untuk tidak menghambat upaya revisi UU Pilkada dan UU Parpol. Pasalnya, langkah tersebut untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Kita ingin kembangkan politik kebersamaan dan bukan untuk jegal menjegal demi memaksakan kehendak," ujar Sekjen DPP Golkar kobu Munas Bali Idrus Marham, Rabu (13/5).

Untuk itu, bekas Ketua KNPI itu mengajak kubu KIH dan pemerintah bersama-sama memajukan bangsa dan tidak mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri.

Namun Idrus menyayangkan bila ada upaya dari kubu lain yang mengambil kesempatan agar Golkar dan PPP tidak bisa ikut Pilkada.

"Itu cara berpikir kelompok yang tidak fair dan bukan cara berpikir kebangsaan," kata dia.

Walaupun demikian, Idrus juga enggan disebut mengemis-ngemis agar dua UU tersebut direvisi. Sebab, itu untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kita mengedepankan politik kebersamaan yang sudah kita tunjukkan selama ini," kata dia.

Apalagi selama ini, kata Idrus seluruh program pemerintah selalu didukung KMP. "Hubungan KMP dengan Jokowi-JK sangat bagus dan tidak ada kendala sedikitpun," kata Idrus.

Untuk itu, dia menilai salah apabila ada anggapan orang bila KMP dibuat untuk menjegal setiap program pemerintah.

"Itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Tapi isu itu dikembangkan orang di luar untuk merusak KMP," tukas mantan ketua Komisi II DPR RI itu. [rus]