. Selain bidang ekonomi, di bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam), publik juga mengaku tidak puas dengan kinerje pemerintahan Jokowi-JK di semester pertama (enama bulan).
Dari hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM), sebanyak 59,2 persen menilai kinerja politik Jokowi tidak memuaskan. Sebanyak 80,7 persen publik menilai tidak puas di bidang hukum. Dan sebanyak 79,2 persen menilai tidak puas di bidang keamanan.
Direktur Eksekutif IDM, Iwan Sumule mengatakan, di bidang politik, Jokowi dianggap lambat meredakan tensi politik antara KIH dan KMP. Serta tidak solidnya partai koalisi mendukung Jokowi.
"Hal ini tergambar dengan sikap PDIP terhadap Jokowi pada Kongres PDIP 9 April. Dimana Jokowi hanya menjadi tamu biasa, tidak diberi kesempatan memberikan sambutan sebagai presiden. Ini menunjukan bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP serta Megawati memanas," sebut Iwan Sumule kepada redaksi, Rabu (13/5).
Begitu juga hubungan Jokwi dengan JK tidak kompak, hal ini akibat kekuasaan politik ekonomi dalam pemerintahan diserahkan pada Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang mirip dengan tugas Wapres sehingga fungsi dan peran JK sebagai wapres berkurang. Terakhir, JK dan Surya Paloh yang sangat terlihat ikut-ikutan intervensi dalam kasus Golkar.
Di bidang hukum, lanjut Iwan Sumule, konflik KPK-Polri membuat publik tidak puas dengan Jokowi. Konflik dua lembaga hukum itu terjadi secara berkepanjangan. Juga ketidakkepuasan publik terhadap bidang hukum akibat praktek korupsi yang masih marak.
Sementara di bidang keamanan, Iwan Sumule, masih banyak terjadi aksi perampokan (begal) hingga pembunuhan yang sangat merisaukan masyarakat. (Baca juga:
Sebanyak 90,5 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja Ekonomi Jokowi)
Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) ini dilakukan pada 18 April-28 April 2015 dengan jumlah responden 1.250 orang. Survei mengunakan metode
multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan
margin error +/- 2,7 persen.
[rus]
