Berita

Akbar Tandjung/net

Wawancara

WAWANCARA

Akbar Tandjung: Mbak Titiek Mengira Ide Munaslub Golkar Yang Digagas Tommy Berasal Dari Saya

RABU, 13 MEI 2015 | 09:27 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Opsi Munas Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang dimotori Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) bisa berdampak positif atau negatif.
 
Positifnya, partai berlam­bang pohon beringin itu bisa dipersatukan bila Munaslub diterima kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Negatifnya, konflik di Partai Golkar bisa semakin rumit. Sebab, sudah ada tiga kubu kekuatan, yakni kubu Aburizal Bakrie (Ical), Agung Laksono, dan Tommy Soeharto. Konflik dua kubu saja sulit diselesaikan, apalagi tiga kubu.


Terlepas apa pun nanti hasil­nya, yang jelas menurut asisten pribadi yang juga staf khusus bidang politik Tommy, Tri Joko Susilo, hingga kini dukungan dari DPD I dan DPD II agar Golkar menggelar Munaslub terus berdatangan. Saat ini sudah 28 DPD I yang setuju digelar Munaslub. Mereka orientasinya menyelamatkan Partai Golkar.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali, Akbar Tandjung mendukung Munaslub tersebut.

"Itu opsi untuk menyelamatkan Partai Golkar dari konflik yang ter­us berkepanjangan. Saya dari dulu sudah mengusulkan Munaslub," papar Akbar Tandjung kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Anda pernah bertemu Tommy dan Ical, apa yang dibi­carakan?
Sekitar tiga minggu lalu, me­mang Mbak Titiek Soeharto (Siti Hediati Hariyadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali) mengundang saya dan Ical habis shalat Jumat, di kantornya Mas Tommy.

Mas Tommy waktu itu juga memperlihatkan kegelisahan­nya. Kemudian timbul gagasan pentingnya Munaslub. Itu dis­ampaikan di depan Pak Ical dan saya.

Sebelumnya Anda lebih dulu melempar wacana Munaslub, kok bisa pemikirannya sama dengan Tommy?
Mbak Titiek setelah pertemuan itu juga sempat bertanya; Bang Akbar, sebelum pertemuan itu pernah ketemu atau tukar pikiran dengan Mas Tommy. Saya jawab; tidak. Soal pemikiran yang sama, barangkali Mas Tommy juga menilai bahwa cuma itu cara yang paling tepat.

Mbak Titiek mengira pemikiran Mas Tommy mengenai Munaslub itu datangnya dari saya. Padahal saya belum pernah ketemu den­gan beliau (Tommy) sebelumnya untuk membicarakan itu.

Dalam pertemuan itu, ba­gaimana sikap Ical?

Pak Ical menjelaskan saja apa langkah-langkah dia mau dilakukan ke depan, yaitu melalui proses pengadilan itu.

Jika Munaslub ini diseleng­garakan, bagaimana memasti­kan agar tidak ada pihak yang dirugikan?
Masing-masing pihak, baik dari kubu Agung maupun Ical menunjuk dua orang Plt (pelak­sana tugas). Unsurnya, senior satu orang dan kalangan muda satu orang. Plt ini nanti yang bertugas menyelenggarakan Munaslub.

Apa Ical setuju saat itu?
Kata Pak Ical; saya kan sudah punya sikap, saya tidak setuju dengan Munaslub.

Kalau begitu, apa Munaslub bisa jalan?
Munaslub ini tentu harus disepakati secara bersama. Ini dimaksudkan untuk islah.

Apa alasan Ical menolak?
Waktu itu Ical berpendapat; ah, masak kita konflik-konflik kok langsung (diselesaikan) di Munas. Biaya Munas itu kan mahal, disebut-sebut oleh beliau ratusan miliar. Kita tempuh saja melalui hukum. Negara kita kan negara hukum, beliau bilang begitu.

Apa respons Anda dengan jawaban Ical itu?
Pak Ical, saya sih oke-oke saja. Saya sepakat ditempuh melalui hukum. Cuma apakah kita bisa jamin bahwa itu selesai jauh sebelum pilkada dimulai. Jawab Ical; bisa, saya yakin.

Bukankah penyelesaian lewat jalur hukum itu lebih lama?

Kami memperkirakan pe­nyelesaian lewat pengadilan pasti lama. Kami juga meng­khawatirkan bisa mengganggu keikutsertaan Golkar dalam pilkada 2015.

Waktu itu memang belum ada peraturan secara detail dari KPU mengenai penyeleng­garaan pilkada. Tapi semuanya sudah mengetahui bahwa 2015 ada pilkada serentak. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya