Berita

Komjen Anang Iskandar/net

Wawancara

WAWANCARA

Komjen Anang Iskandar: Pasti Dibangun Penjara Khusus Bandar Narkoba Agar Tak Bisa Lagi Jalankan Bisnis dari Lapas

SELASA, 12 MEI 2015 | 07:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Keunggulan lapas itu, tidak sembarang orang bisa masuk. Sebab, di pintu masuk dileng­kapi finger print. Kemudian ko­munikasi antara tahanan dengan pihak luar akan diputus dengan pengacak sinyal.

Selain itu, Lapas khusus narkoba ini juga akan dilengkapi X-ray dan CCTV untuk me­mantau pergerakan sipir dan tahanan.

Terkait pengamanan, penjara khusus ini juga akan melibat­kan personel Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian, sehingga kongkalikong sipir dengan tahanan seperti yang pernah terjadi bisa ditekan semi­nimal mungkin.


Kepala BNN, Komjen Anang Iskandar yang ikut andil mengi­nisiasikan penjara khusus ini memaparkan dasar pemikiran penjara khusus ini.

Simak petikan wawancaranya;

Apa yang melatarbelakangi munculnya gagasan penjara khusus narkoba ini?

Yang melatarbelakangi adan­ya penjara khusus itu karena adanya pengedar yang masih mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara.

Cuma itu?
Selain itu, banyaknya bandar narkoba yang masih punya aset, karena tidak langsung dilakukan penyidikan tindak pidana pencu­cian uangnya.

Maka berdasarkan rapat koor­dinasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bareskrim, dan BNNakan ada penjara khusus narkoba yang jumlah dan lokasin­ya ditentukan Kemenkumham.

Lantas apa peran BNN men­genai penjara khusus ini?
Sebenarnya warga binaan penjara itu 99,9 persen itu uru­san Direktorat Jenderal Lapas. Kita nanti membantu melaku­kan langkah-langkah supaya masalah ini bisa berjalan dengan baik. Tentu kita mendukung Lapas khusus itu.

Siapa yang menginisiasi wacana ini?

Inisiatif awal karena selama ini banyak bandar narkoba yang ditangkap, tapi masih bisa men­gendalikan dari Lapas. Akhirnya kita perbaikilah mekanisme, sistem dan metodenya.

Tapi BNN yang mengusul­kan?

Ya, otomatis. Saking sering­nya bandar narkoba mengen­dalikan bisnisnya dari Lapas, sehingga perlu ada perbaikan. Perbaikan sistem itu sudah dibicarakan antara Bareskrim, Kemenkumham, dan BNN.

Penjara khusus ini apakah akan dibedakan antara ban­dar, kurir, dan pengguna?
Ya, mereka-mereka yang ter­libat peredaran. Bisa kurir, bisa bandar, bisa orang yang menge­darkan, yang menanam. Nanti dilihat mana yang potensial mengulangi lagi.

Bagaimana dengan peng­guna narkoba?

Kalau pengguna kan tidak akan masuk penjara. Kalau pengguna ada yang masuk pen­jara, berarti ada yang salah dalam penyidikan, penuntutan atau putusan hakim.

Rencana ini sudah pasti untuk direalisasikan?

Ya, itu pasti karena ini ke­mauan Kemenkumham juga, bukan kemauan kita saja.

Bagaimana dengan pencu­cian uang bandar narkoba?

Kebijakannya begitu bandar narkoba ditangkap, langsung dikenakan UU Narkotika secara simultan dan disidik juga dengan UUTindak Pencucian Uang. Supaya mereka tidak berdaya ketika ditahan.

Selama ini mereka masih bisa mengendalikan dari Lapas kar­ena asetnya masih banyak.

Siapa yang berwenang me­nangani hal itu?

Itu yang berwenang tetap hakim yang menutuskan. Tapi uangnya dan asetnya menurut undang-undang bisa dimanfaat­kan untuk program pencegahan dan pemberantasan (narkoba). Bisa digunakan penyidik Polri, BNNdan Lapas.

Apa itu sudah berjalan efek­tif?

Itu sudah berjalan semenjak UUPencucian Uang, cuma implementasinya belum banyak. Belum secara masif.

Apa ada oknum yang ber­main?
Bukan bermain, tapi diam. Tidak berbuat. Membiarkan.

Bagaimana memastikan agar semua aset bandar narko­ba disita?
Kita nggak bisa memastikan. Tapi setiap bandar narkoba pasti ada tindak pencucian uangnya. Makanya perlu kontrol sosial dari media massa dan kontrol intern dari institusi. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya