Kongres IV Partai Demokrat pada 11-13 Mei di Surabaya bisa menjadi eksperimen penting soal demokratisme tanpa politik uang dan penggunaan kekuasaan.
Demikian disampaikan mantan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, dalam pesan singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL siang ini (Senin, 11/5). Andi Arief merupakan peninjau kongres.
Menurutnya, ada dua cara untuk bisa memimpin partai. Pertama dengan mencari basis dukungan seluas-luasnya sampai ke unit terkecil partai di daerah. Kedua, karena sistem bottom-up dimana struktur partai dari unit terkecil di daerah yang bergerak ke atas meminta seorang figur untuk memimpin partai.
"Cara yang pertama adalah cara konvensional. Ini yang dilakukan partai-partai, yang akibatnya sangat rentan politik uang. Siapa memiliki uang besar, memiliki potensi untuk menguasai partai. Cara ini juga rentan konflik yang tidak menguntungkan partai," jelasnya.
Sementara cara kedua adalah cara yang sulit beradaptasi dalam sistem demokrasi kita akibat maraknya politik transaksional. Namun setiap partai pada akhirnya memiliki jalannya masing-masing.
"Partai Demokrat berdasarkan pengalaman-pengalaman kongres sebelumnya, kini memilih jalan yang kedua," imbuhnya.
Sebab, secara bottom up dari unit terkecil partai, meminta SBY untuk memimpin partai ini lima tahun ke depan. "Ini demokrasi bottom up, karena kehendak berasal dari bawah," jelasnya.
Meski memang dalam tata cara pemilihan ketua umum besok tetap membuka peluang pada siapapun kader Demokrat untuk berkompetisi dengan persyaratan tertentu, misalnya untuk menjadi ketua umum harus didukung oleh 30 persen pemilik suara kongres.
Karena itu secara teoriris, kongres Demokrat membuka maksimal 3 calon untuk berkompetisi atas dukungan 30 persen. Namun pada prakteknya bisa saja dua calon atau bahkan calon tunggal. Siapa yang didukung struktur partai daerah-daerah sejak pencalonan, figur tersebut yang akan berpeluang.
"Selamat datang demokrasi tanpa politik uang di Kongres Demokrat ke 4 di Surabaya," seru mantan aktivis tersebut.
[zul]
