Berita

ilustrasi

Ide Lokalisasi Tak Masuk Akal, Ahok Malah Bisa Dipidana

SENIN, 11 MEI 2015 | 08:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ide lokalisasi yang sempat diwacanakan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama harus segera disudahi. Karena tak mungkin direalisasikan.

Demikian disampaikan pengamat psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel dalam talkshow TVOne pagi ini (11/5).

Reza membagi dua model pelacur. Pertama pelacur golongan 1, yaitu orang yang terjun ke dunia tersebut sebagai korban perdagangan manusia atau karena keterpaksaan akibat beban hidup yang berat. Karena itu harus diselamatkan.


"Jadi tidak masak akal korban dilokalisasi," ungkapnya.

Kedua pelacur golongan 2. Yaitu pelacur profesional, yang punya tarif tinggi. "Tidak mungkin (pelacur profesional) harus diasramakan. Mereka tidak butuh sertifikasi karena pamor mereka sudah tinggi," ungkapnya.

Malah pengamat hukum yang hadir dalam diskusi tersebut Asep Iwan Iriawan mengingatkan, Ahok bisa dipidana kalau merealisasikan ide lokalisasi tersebut.

Ahok sendiri sebelumnya sudah mengklarifikasi ide lokalisasi tersebut setelah ramai menuai protes. Menurutnya, kalau masyarakat tidak setuju, tidak masalah. Artinya, mustahil dipaksakan.

"Jadi bukan batal ya, tapi memang dari awal kita sudah tahu ini mustahil dijalankan," ungkap Ahok dalam akun Twitter-nya.

Dia juga menilai, ramainya tanggapan publik atas wacana tersebut, membuktikan masyarakat masih peduli dengan moral anak bangsa. "Karena itu jika ada prostitusi terselubung. Yuk masyarakat laporkan ke pihak berwenang. udah merusak moral, ilegal pula," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya