Perombakan Kabinet Harus Murni Berdasarkan Evaluasi Kinerja!

Di usia pemerintahan yang belum satu tahun, tidak masalah Presiden Joko Widodo mereshuffle kabinet kerja. Namun, hal itu harus dilakukan bukan dalam rangka memenuhi birahi politik elit politik tertentu.

"Jika memang Jokowi mau melakukan reshufle maka itu harus berdasarkan pertimbangan kinerja menteri, bukan pertimbangan politik," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Fuad Bachmid dalam keterangannya, Minggu (10/5).

Dia setuju Presiden Jokowi melakukan bongkar pasang kabinet tapi harus murni dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja.

Menurutnya Presiden Jokowi harus paham betul bahwa dorongan reshufle dari sebagian besar kalangan kelompok civil society hanya bertujuan untuk mau memperbaiki kinerja, bukan politik akomodatif apalagi mencoba untuk mengakomodir parpol-parpol diluar koalisi pemerintahan.

"Buat apa reshuffle hanya karena pertimbangan dorongan dari KMP dan KIH, apakah ada jaminan menteri yang baru nanti lebih baik dari yang ada sekarang? Jika mereka lebih buruk maka sama halnya keluar dari sarang harimau masuk lubang buaya," paparnya.

Oleh karena itu Fuad mengharapkan bahwa politik bongkar pasang koalisi tidak terjadi saat sekarang ini, sebab hal itu justru membuat citra Jokowi semakin terpuruk. Publik bisa dipastikan akan berkesimpulan bahwa kepemimpinan Jokowi lebih pragmatis ketimbang pemerintahan sebelumnya karena cenderung mengambil keputusan yang transaksional.

"Jokowi tidak boleh diatur oleh spesialis tukang lobi, sebab jika itu terjadi maka akan menjadi ancaman serius buat keberlangsungan pemerintahan kedepan. Lobi politik bongkar pasang oleh segelintir elite terhadap Jokowi merupakan penyanderaan terhadap citra Jokowi sendiri dan itu akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja," ungkapnya.[dem]