Pemerintah diingatkan untuk tidak tinggal diam dalam hal-hal tertentu terkait konflik internal Keraton Yogyakarta pasca dikeluarkannya Sabda Raja dan Dawuh Raja oleh Sultan Hamengku Bawono X. Dikehendaki atau tidak, pemerintah pada akhirnya 'akan dipaksa' untuk ikut campur dalam dinamika Keraton.
"Pemerintah pusat untuk sementara boleh saja pura-pura 'tidak mau ikut campur'. Tetapi jika nanti persoalannya sudah terkait dengan DPRD dan suksesi Gubernur, justru kalau Presiden Jokowi tidak pro aktif, akan berpotensi menjadi persoalan politik yang serius," kata pengamat politik senior Muhammad AS Hikam dalam akun facebooknya, Minggu (10/5).
Sebab, kata Hikam, meski masalah internal Keraton bisa dianggap sebagai 'masalah keluarga' tetapi hal itu tidak terpisahkan dengan kondisi politik sosial budaya di Yogyakarta. Setidaknya ada dimensi politik daerah di dalamnya karena akan berpengaruh langsung dengan figur Gubernur DIY kedepan.
"Dalam aturan main Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Gubernur DIY adalah pemimpin utama atau Sultan Keraton," imbuh Hikam.
Seperti diketahui, perkembangan konflik internal Keraton Yogyakarta belakangan ini kian memanas. Para rayi dalem atau putra Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan sikap menentang Sabda Raja dan Dawuh Raja yang dikeluarkan Sultan Hamengku Bawono X. 11 adik Sultan HB X menilai Sabda Raja yang salah satunya menobatkan putri sulung Sultan, Gusti Pembayun sebagai Putri Mahkota, cacat hukum dan batal demi hukum karena tak sesuai dengan paugeran atau aturan baku di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Adapun pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terlibat dalam urusan internal keraton, tak terkecuali sabda raja mengenai pengangkatan Gusti Kanjeng Ratu Pembayun sebagai putri mahkota penerus tahta kerajaan Yogyakarta. Tjahjo mengatakan urusan Sri Sultan Hamengku Bawono X sebagai gubernur memang diatur oleh undang-undang, namun tidak seluruh urusan keraton menjadi perhatian pemerintah.
"Ini kan urusan internal keraton, baik Kemendagri hingga Presiden tidak akan melibatkan diri," ujarnya seusai menghadiri pembukaan rakor Kesatuan Bangsa dan Poltik Se-Sumatra Sumsel, Kamis (7/5/2015).
Tjahjo mengaku sebagian keluarga keraton mendatangi dirinya untuk mendorong adanya rapat keluarga terkait sabda raja tersebut. Meski begitu, dia mengaku dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan rekomendasi, saran dan lain sebagainya.
[dem]
