Berita

Nasdem: Perkuat Perekonomian Butuh Penguatan Sinergis Ketimbang Reshuffle

JUMAT, 08 MEI 2015 | 15:33 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penguatan sinergitas agar ekonomi kuat lebih dibutuhkan ketimbang reshuffle kabinet.

Penguatan sinergitas diperlukan di saat sekarang ini agar tidak terjadi penurunan ekonomi dalam negeri akibat dampak dari gonjang ganjing perekonomian dunia.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate dalam keterangannya, Jumat (8/5) .Menurut dia, hal itu bisa dilakukan Presiden Jokowi dengan cara memberikan target lebih pada para pembantunya.


"Reshuffle kabinet bisa saja dilakukan sesuai kebutuhan Presiden. Namun yang lebih diperlukan dalam kondisi saat ini adalah penguatan sinergitas untuk kepentingan nasional kita, agar ekonomi kita kuat," katanya.

Dikatakan dia, tim ekonomi Jokowi-Kalla saat ini sedang mengalami kendala dan tantangan perekonomian yang luar biasa. Karena itu pihaknya minta kepada tim ekonomi untuk bekerja lebih dari sekadar daripada biasa-biasanya, agar diberikan extra effort.

Ke depan, dia berharap tim perekonomian Jokowi lebih sinergis dan solid, agar kita punya daya tahan dari perkembangan ekonomi.

Langkah lain yang harus dilakukan pemerintah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional adalah mencairkan dana-dana yang sebelumnya belum digelontorkan bagi perkembangan ekonomi.

"Sekarang ini yang harus dilakukan sesegera mungkin adalah pencairan dana-dana terkait pembangunan infrastruktur sehingga bisa memberikan stimulus kepada perekonomian dalam negeri kita," kata anggota Komisi III DPR ini.

Khususnya, pada sektor-sektor infrastruktur di wilayah perdesaan dan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja yang banyak.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya