Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyarankan pemerintah untuk memperhatikan aspek-aspek teknis yang akan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, DPD juga mendorong agar Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 dijadikan sebagai momentum proses sinkronisasi pembangunan lintas bidang dan koordinasi antar pusat dan daerah maupun sebaliknya.
"DPD mendesak Kementerian Bappenas agar lebih memperkuat peran koordinasi lintas kementrian, sinkronisasi pembangunan pusat-daerah dan antar daerah. Dari data BPS terbaru, masih memperlihatkan ketimpangan pembangunan yang sangat curam, dimana kontribusi pulau Jawa dan Sumatera masih sangat dominan," kata Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Jumat (8/5).
Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh sebesar 4,71 persen (y-on-y) atau melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulai I-2015 tersebut, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,01 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,36 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 2,21 persen.
Data BPS juga mengungkapkan bahwa struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2015 masih didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,30 persen, kemudian diikuti oleh provinsi di pulau Sumatera sebesar 22,56 persen, pulau Kalimantan 8,26 persen, pulau Sulawesi 5,72 persen dan pulau-pulau lainnya sekitar 5,16 persen.
Farouk juga mendorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan belanja modal yang hingga saat ini masih terkendala agar bisa segera dicairkan. Percepatan pencairan belanja modal akan memberikan pengaruh terhadap penyerapan anggaran, mulai berjalannya proyek-proyek infrastruktur, sehingga diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Sebaran pembangunan infrastruktur di seluruh pulau di Indonesia, akan bisa mempercepat pembangunan di seluruh daerah di tanah air," kata Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Selain itu, kata Doktor lulusan University of Florida Amerika Serikat (AS) ini, paket kebijakan ekonomi pemerintah harus berdampak terhadap pertumbuhan sektor tradable, seperti pertanian dan industri.
Dia berpandangan bahwa tantangan perekonomian kedepan akan jauh lebih komplek. Jika pemerintah gagal mengangkat pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2015, maka prospek ekonomi tahun 2016 akan semakin suram.
[dem]
