. Seiring terus bergulirnya wacana reshuffle kabinet, Komisi Informasi Pusat (KIP) mendesak Presiden Jokowi untuk menyampaikan kepada publik perihal tolak ukur yang digunakannya dalam mengevaluasi capaian kinerja para menteri berikut hasil-hasilnya.
Komisioner KIP Yhannu Setyawan mengatakan, hal tersebut dianggap penting agar publik dapat turut serta mengawasi dan memastikan proses reshuffle berjalan secara objektif berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, bukan karena adanya tekanan-tekanan politik dari pihak tertentu.
"Jika presiden masih ingin mendapatkan kepercayaan publik, tolak ukur dan capaian kinerja para menteri itu harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat," sebut Yhannu dalam keterangan persnya, Kamis (7/5).
Sejak dilantik, lanjut Yhannu, Presiden belum pernah sekalipun menjelaskan kepada publik tentang tolak ukur yang digunakannya dalam mengevaluasi kinerja para menterinya. Padahal menurutnya, Pasal 9 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik memerintahkan bahwa kebijakan maupun kinerja badan publik wajib diumumkan secara berkala.
Di dalam nawacitanya, kata Yhannu, Presiden telah secara jelas akan mendukung dan mengedepankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Maka sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi Presiden untuk menyimpan tolak ukur dan capaian kinerja para menteri hanya untuk dirinya sendiri.
"Beberkan dong tolak ukur dan capaian kinerjanya secara jelas, pampang di website resmi kepresidenan, biar seluruh masyarakat bisa tahu, jadi tidak ada persepsi macam-macam terhadap wacana reshuffle kabinet itu," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pihak Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK.
Hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia menyebutkan bahwa kinerja Kabinet Kerja selama semester pertama tidak memuaskan. Buruknya kinerja menteri tersebut khususnya di bidang ekonomi (66,6 persen), bidang hukum (55,6 persen), dan bidang keamanan (50,7 persen).
[rus]
