Komnas HAM: Densus harus Profesional Tangani Ustadz Basri

Komnas HAM menentang pola kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun. Untuk itu Komnas HAM bersetuju bahwa negara harus hadir untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan kepada siapa pun pelaku kekerasan tanpa melihat apa pun latar belakang pelakunya.

Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, mengungkapkan itu terkait penangkapan pemimpin Pondok Pesantren Tanfidzul Alquran, Ustadz Muhammad Basri oleh Densus 88 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Manuruki Sudiang Raya Biringkanaya, Makasar, pada Jumat 24 April lalu.

Sebab, Komnas HAM mendapat informasi bahwa peristiwa penangkapan tersebut dilakukan di hadapan anaknya yang berusia tiga tahun.

"Jika ini benar, maka negara, khususnya Polri dan BNPT, sejatinya harus mampu menjelaskan secara transparan kepada publik, khususnya kepada keluarga, tentang alasan hukum penangkapan terhadap yang bersangkutan. Itu yang pertama," ungkapnya.

Kedua, memberitahukan dan memberi akses kepada keluarga untuk mengetahui keberadaan dan kondisi yang bersangkutan. Ketiga, memastikan tidak terjadi kekerasan dan penganiayaan terhadap yang bersangkutan.

"Keempat, menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan profesional sesuai peraturan per-UU-an yang berlaku," demikian Maneger Nasution. [zul]