. Isu reshuffle kabinet Jokowi-JK yang akan dilakukan dengan dalih untuk memperbaiki kinerja pemerintahan harus benar-benar konsisten dan tidak menimbulkan riak politik yang beraroma kepentingan.
Bendahara Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Ahmad Riduan Hasibuan mengatakan, bahasa evaluasi kinerja terkadang kerap kali digunakan untuk membenarkan alasan pengambil keputusan kepemimpinan politik, sedangkan pengukur kinerjanya sendiri tidak jelas.
Makanya, kata dia, Presiden Jokowi harus fokus pada semangat yang baik, dan tidak mendengarkan bisikan yang tidak jelas asal dan tujuannya.
"Saya menyarankan agar Pak Jokowi bisa menilai secara kaffah dan komprehensif kerja-kerja yang dilakukan para menterinya. Selama ini yang dilakukan para menteri Kabinet Kerja hanya bersifat sensasional dan tidak menyentuh subtansi. serta kebijakan menteri menimbulkan kegaduhan politik berkepanjangan," ujar Riduan dalam rilisnya, Rabu (6/5).
Jika ditanya siapa menteri yang punya terobosan dan wajib dipertahankan oleh Presiden, tentu menteri yang bekerja sesuai dengan semangat kerja nawacita, semangat perubahan, dan semangat kerja keras, serta semangat revolusi mental.
Menurut Riduan, publik mencatat para menteri Jokowi JK yang riil mengambil keputusan berani dan beresiko dan menyentuh hal-hal subtansi salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang berani melakukan terobosan di bidang perikanan dan kelautan serta tidak segan-segan berlaku tegas kepada kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.
Begitu juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang berani melakukan pembekuan terhadap PSSI untuk memperbaiki persepakbolaan Indonesia. Padahal, diketahui intervensi datang sangat kuat baik dari dalam dan luar negeri.
"Menteri-menteri seperti ini harus dipertahankan karena ini kebijakan yang mengarah pada hal-hal subtansi dan langsung ke akar masalah bukan sensasi belaka. Kalau sekedar sensasi sebaiknya menterinya jadi artis," sebut mantan Presiden Mahasiswa IAIN SU ini.
Jika ditanya menteri mana saja yang harus dievalusi, menurut Riduan itu kebijakan Presiden. Namun yang jelas, menteri yang harus diberhentikan itu adalah yang mencla-mencle dan hanya mencari sensasi, serta tidak menjadi solusi. Ditambah, menteri yang sering membuat kegaduhan politik.
"Oleh sebab itu saya meminta agar reshuffle kabinet fokus pada evaluasi kinerja, dan tidak terjebak dalam kepentingan deal-deal politik, seperti isu memasukkan politikus Golkar dan PPP dalam kebinet kerja," tukasnya.
[rus]
