Berita

jokowi

NCID: Karena Jokowi, Rakyat Indonesia Bisa Tak Percaya lagi kepada Demokrasi

SENIN, 04 MEI 2015 | 16:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kepercayaan publik yang terus merosot terhadap Pemerintahan Joko Widodo berdasarkan temuan sejumlah lembaga survei bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab, masyarakat belum merasakan perubahan selama dipimpin Jokowi, terutama bidang perekonomian.

"Pasalnya, dari berbagai masalah yang dihadapi masyarakat saat ini adalah masalah perekonomian yang semakin tidak membaik menjadikan beban yang dirasakan oleh rakyat saat ini semakin berat," ujar pengamat politik Jajat Nurjaman dalam siaran persnya (Senin, 4/5).

Apalagi, dia menambahkan, rakyat kecewa karena para menteri Kabinet Kerja sudah mememastikan harga BBM akan ditentukan sesuai harga pasar. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004 telah membatalkan UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 2 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas).


"Sudah saatnya masyarakat sadar akan kondisi bangsa yang sedang kritis, kita tidak bisa hanya mengandalkan institusi pemerintah yang sudah terbukti gagal mengemban amanah rakyat," tegas Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini.

Jajat mengingatkan, Jokowi merupakan hasil produk pemilihan langsung. Kalau ke depan tidak ada perbaikan, dia kuatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan,

Yaitu, bukan tidak mungkin nantinya rakyat bukan hanya tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi tetapi sudah tidak percaya kepada sebuah sistem demokrasi yang ada, yang hanya menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai harapan rakyat.

"Sebuah sistem demokrasi yang telah ada bukan tidak mungkin akan mengalami banyak perubahan. Jangankan hanya sebuah sistem, aturan negara yang ada bila diperlukan bahkan bisa diubah Jokowi dengan seketika tanpa memperdulikan tatanan yang ada, bahkan bila perlu dibuatkan aturan baru untuk menguatkan niatnya," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya