Kepercayaan publik yang terus merosot terhadap Pemerintahan Joko Widodo berdasarkan temuan sejumlah lembaga survei bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab, masyarakat belum merasakan perubahan selama dipimpin Jokowi, terutama bidang perekonomian.
"Pasalnya, dari berbagai masalah yang dihadapi masyarakat saat ini adalah masalah perekonomian yang semakin tidak membaik menjadikan beban yang dirasakan oleh rakyat saat ini semakin berat," ujar pengamat politik Jajat Nurjaman dalam siaran persnya (Senin, 4/5).
Apalagi, dia menambahkan, rakyat kecewa karena para menteri Kabinet Kerja sudah mememastikan harga BBM akan ditentukan sesuai harga pasar. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004 telah membatalkan UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 2 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas).
"Sudah saatnya masyarakat sadar akan kondisi bangsa yang sedang kritis, kita tidak bisa hanya mengandalkan institusi pemerintah yang sudah terbukti gagal mengemban amanah rakyat," tegas Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini.
Jajat mengingatkan, Jokowi merupakan hasil produk pemilihan langsung. Kalau ke depan tidak ada perbaikan, dia kuatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan,
Yaitu, bukan tidak mungkin nantinya rakyat bukan hanya tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi tetapi sudah tidak percaya kepada sebuah sistem demokrasi yang ada, yang hanya menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai harapan rakyat.
"Sebuah sistem demokrasi yang telah ada bukan tidak mungkin akan mengalami banyak perubahan. Jangankan hanya sebuah sistem, aturan negara yang ada bila diperlukan bahkan bisa diubah Jokowi dengan seketika tanpa memperdulikan tatanan yang ada, bahkan bila perlu dibuatkan aturan baru untuk menguatkan niatnya," tandasnya.
[zul]
