Fadli Zon: Rencana Pembangunan Gedung Baru Bukan Proyek Untuk Anggota DPR

Kinerja DPR belum maksimal, tapi lembaga yang dikomando Setya Novanto itu sudah minta ge­dung baru. Makanya banyak kalangan mengkritisi rencana tersebut.
 
Apalagi Ketua DPR Setya Novanto pernah bilang rencana pembangunan gedung baru DPR itu sudah disetujui Presiden Jokowi. Tapi Wapres JK mem­bantah bahwa Presiden sudah menyetujuinya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menga­takan, rencana pembangunan gedung yang telah menjadi polemik di tengah masyarakat ini bukan ajang mencari proyek bagi para wakil rakyat di DPR.

"Ini suatu proses yang harus dilaksanakan transparan. Bukan cari proyek-proyekan. Itu prin­sipnya," kata Fadli Zon kepada Rakyat Merdeka, Kamis (30/4).

Secara prinsip, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, ada kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Hal itu dibicarakan di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Kesekjenan.

"Kalau anggota DPR ng­gak ada yang pegang uang," ujarnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Banyak kalangan menilai DPR tidak memerlukan ge­dung baru, ini bagaimana?
Rencana pembangunan ge­dung baru tersebut sudah dise­suaikan dengan kebutuhan terki­ni para wakil rakyat. Kebutuhan bisa dilihat sendiri. Lihat dari jumlah tenaga ahli, staf, yang dulu hanya dua orang kini sudah menjadi tujuh orang.

Gedung baru itu nanti un­tuk apa saja?
Itu untuk ruang anggota, mu­seum dan perpustakaan.

Memang bagaimana dengan ruang anggota DPR sekarang ini?
Kondisi ruangan sudah tak efektif lagi. Ruang anggota DPR menyatu dengan ruang tenaga ahli dan sekretaris pribadi. Sementara jumlahnya banyak.

Dengan penambahan orang yang cukup besar itu, tidak bisa ditampung lagi. Nanti gedung baru itu ada perpusta­kaan, museum, ada ruang pe­neliti, dan ruang kerja untuk tenaga ahli.

Siapa yang mengusulkan ide pembangunan gedung baru DPR itu?
Saya turut mengusulkan adan­ya museum dan perpustakaan DPR. Kita inginkan perpusta­kaan dan museum.

Apakah Anda turut menan­gani pembangunan gedung DPR?
Meski saya turut mengusul­kan, rencana pembangunan gedung baru itu yang menangani adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesekjenan DPR, bukan pimpinan DPR. Museum dan perpustakaan DPR sebenarnya sudah ada sejak lama, namun perlu diperbai­ki. Museum berada di lantai IIgedung paripurna dan per­pustakaan di belakang gedung Nusantara II.

Kita kan memang tidak tahu soal teknis, tapi kalau prinsip ada kebutuhan sarana dan prasarana pendukung itu dibicarakan di BURT dan kesekjenan. Kalau anggota DPR kan nggak ada yang pegang uang.

Apakah pembangunan ini akan transparan?
Ini tentu suatu proses yang harus dilaksanakan transparan, bukan cari proyek-proyekan.

Presiden sudah menyetujui?
Kita sudah tulis surat kepada presiden dan presiden sudah ada jawaban dan tidak ada masalah. Karena ini kan untuk menunjang kinerja, sehingga pada prinsip­nya tidak ada masalah. Yang paling penting dalam pembuatan gedung itu jangan ada korupsi, jangan ada proyek-proyekan. Saya kira itu yang harus kita awasi bersama. ***