. Hari Pendidikan Nasional yang diperinganti setiap 2 Mei harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan terobosan peningkatan kualitas pendidikan anak-anak buruh, terutam buruh perkebunan yang tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan dan Papua.
Analisis ekonomi dan politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga mengatakan kualitas pendidikan anak-anak buruh perkebunan tersebut sangatlah buruk sekali, seperti anak-anak buruh perkebunan di pelosok Jambi, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
"Mayoritas anak-anak buruh perkebunan tersebut sulit menjangkau fasilitas pendidikan yang ada. Kalaupun ada fasilitas pendidikan bagi anak-anak buruh tersebut masih sangat memprihatinkan. Walaupun ada fasilitas pendidikan yang disediakan perusahaan perkebunan itu hanya khusus untuk anak-anak level staf dan itupun hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)," ujar Andy William dalam keterangannya, Minggu (3/5).
Menurut data yang dihimpun oleh Labor Institute Indonesia bahwa saat ini kurang lebih perkebunan kepala sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 13,5 juta hektar dengan jumlah buruh mencapai lebih dari 7 juta orang . Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 70 persen merupakan buruh harian lepas (BHL), dan anak-anak buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawait itu hanya menempuh pendidikan SD hingga SMP, dikarenakan fasilitas pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) jauh dari lokasi bekerja dan tempat tinggal para buruh tersebut.
Selain buruh perkebunan, lanjut Andy William, akses pendidikan untuk anak buruh yang bekerja di sektor manufaktur di berbagai lokasi kawasan industri juga masih sangat memprihatinkan. Mayoritas anak-anak buruh tersebut bekerja sampai dengan SMP, dikarenakan fasilitas pendidikan yang kurang memadai, sarana sekolah yang jauh dari lokasi tempat bekerja, dan pendapatan para buruh tersebut juga tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.
Oleh karena itu, Labor Institute Indonesia mendesak pemerintah untuk memperhatikan lebih serius tentang pendidikan anak-anak buruh tersebut. Presiden Jokowi perlu segera mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah dan Kebudayaan untuk segera turun tangan dalam mencara formulasi untuk membantu anak-anak buruh tersebut mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
"Pembangunan sekolah-sekolah yang dekat dengan kawasan pemukiman buruh perlu segera dilakukan dengan fasilitas dan perangkat yang memadai. Agar anak-anak para buruh tersebut dapat meraih cita-cita yang tinggi dan dapat merubah nasibnya," demikian Andy William.
[rus]
