. Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) menilai enam bulan berjalan, program yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK tidak berjalan maksimal.
Ketua Umum Pengurus Pusat PENA ISMSI, Fuad Bachmid mengatakan salah satu faktornya adalah masuknya beberapa orang dalam kabinet yang dinilai tidak mempunyai kemampuan maksimal dalam menjalankan program kementeriannya.
"Semua orang pasti tahu, bahwa sebagian besar para menteri tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan untuk mengemban amanah itu, terbukti dari program yang mereka canangkan hanya bisa dipresentasikan melalui garis globalnya, mereka tidak memberikan spesifikasi soal gambaran teknis seperti apa sehingga tidak ada parameter sama sekali soal kinerja tersebut," tegas Fuad Bachmid dalam keterangannya, Minggu (3/5).
Ia menjelaskan, ketidakmampuan para menteri tersebut dalam menjalankan program karena memang latar belakang disiplin bidang dan minim pengalaman di bidang tersebut.
"Bagaimana mau kerja, disiplin bidang saja beda, belum lagi miskin pengalaman di kementerian yang mereka tempati, maka sangat beralasan juga jika pernyataan mereka sering asbun (asal bunyi)" kata Fuad.
Tak hanya faktor kapabilitas kabinet yang dimiliki oleh pemerintahan Jokowi, faktor kedua yakni terjadinya tumpang tindih kewenangan oleh orang lingkaran Istana yang membuat kinerja kabinet kurang efektif sehingga para menteri cenderung salah menafsirkan yang mana murni arahan Presiden dan mana saja arahan orang dilingkaran Istana yang mengatasnamakan Presiden, bahkan menurutnya hal itu terjadi pasca penambahan kewenangan Staf Kepresidenan seperti tertuang dalam Perpres Nomor 26/2015.
"Saya kira para menteri ini tidak mau didikte oleh pihak tertentu selain Presiden, makanya wajar jika mereka cenderung ragu dalam menjalankan instruksi tersebut, bahkan hal ini terbukti saat KAA kemarin yakni pernyataan Jokowi soal IMF yang mendapat respon yang sifatnya korektif dari SBY, ini bukti Jokowi dibuat blunder oleh orang lingkarannya sendiri," ungkap Fuad.
Olehnya itu, pihaknya meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap para kabinet dan orang lingkaran Istana yang dinilai selama ini kurang responsif dalam menyikapi dinamika kebijakan pemerintah khususnya lagi yang sering membuat blunder terhadap kebijakan tersebut sehingga kebijakan pemerintah dapat berjalan maksimal.
"Saya minta Jokowi segera melakukan evaluasi total, reshufle beberapa menteri yang dinilai kurang kapabel, pastikan regulasi soal penambahan kewenangan lembaga tertentu dicabut sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, dan lakukan komunikasi yang baik dengan lembaga negara untuk membangun sinkronisasi," pungkas Fuad.
[rus]
