Dalam hubungan industrial, kaum buruh di Indonesia hanya menjadi pelengkap penderita. Kebjakan industri, perdagangan dan ketenagakerjaan terkesan sangat terpisah entitasnya.
"Saya menangkap signal berbahaya dari banyak sektor bidang ketenagakerjaan yang apabila pemerintah hanya responsif kepada pengusaha dan pemilik modal maka akan memicu masalah ini jadi meledak karena buruh frustasi," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono dalam keterangannya, Rabu (29/4) terkait Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei.
Padahal di beberapa negara, kebijakan perburuhan sangat jelas. Di Jepang misalnya, pemerintah mewajibkan sebagian saham perusahaan untuk diberikan kepada buruh atau pekerja melalui serikat pekerja. Laporan hasil keuangan perusahaan juga bisa diakses oleh pekerjanya.
"Ini bisa menumbuhkan perasaan memiliki dari pekerjannya. Hubungan ini diperlukan untuk industri. Di Jepang, kebijakan industri dan perdagangannya disatukan agar sejalan dengan kebijakan ketenagakerjaannya," tegasnya.
Dia menambahkan, gerakan buruh di Indonesia menginspirasi banyak pihak. Ketika buruh pekerja di Indonesia mengalami masa sulit karena liberalisasi dan mahalnya barang kebutuhan pokok, mereka saat ini tetap mampu mengorganisir kekuatannya dengan lebih baik dan bahkan ikut memikirkan masalah sosial politik diluar dirinya.
"Kekuatan mahasiswa, petani, nelayan dan lainnya sepatutnya mengambil contoh kekuatan buruh ini. Partai Gerindra tentu sangat mendukung gerakan buruh sepanjang dilakukan dengan damai. Selamat hari buruh sedunia," tutur Ferry, yang pasca reformasi ikut membidani lahirnya serikat buruh dan menjadi wakil buruh Indonesia pada sidang organisasi buruh dunia ILO di Genewa pada tahun 2000.
[zul]
