. Aparat pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat, harus menjadi pelopor gerakan nasional Revolusi Mental. Mereka juga harus menjadi agen pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di dunia. ‎
 ‎Demikian isi pidato Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, yang disampaikan Sekretaris Menko PMK Sugihartatmo‎, dalam acara Diklat Revolusi Mental Pembangunan Karakter yang dihadiri kepala daerah dan pejabat pemerintahan yang digelar di Jakarta (Kamis, 30/4). ‎‎
‎Menurut Puan, gerakan nasional Revolusi Mental yang digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan gerakan segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Revolusi Mental melalui Gerakan Hidup Baru akan menghidupkan kembali dan menggelorakan idealisme sebagai sebuah bangsa, menggelorakan kembali rasa keikhlasan dan gotong-royong sesama anak bangsa. ‎
‎Oleh karena itu, kata Puan, gerakan nasional Revolusi Mental sebagai gerakan hidup baru rakyat Indonesia membutuhkan keteladan dan kepeloporan. Keteladanan dan kepeloporan itu harus dimulai dari aparatur pemerintahan dengan mengubah cara berfikir, kerja dan cara berperilaku.‎ ‎
‎"Sebagai agen perubahan, sebagai pelopor, saya berharap saudara-saudara dan kita semua yang hadir disini, mulai saat ini dapat menginternalisasi tiga nilai strategis instrumental Revolusi Mental, yaitu integritas, kerja keras dan gotong royong," ujar Puan. ‎
‎Puan mendorong seluruh aparatur sipil di daerah untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Aparatur pemerintah harus membuat atau memberikan Role Model sehingga dapat dicontoh dan menjadi tauladan bagi masyarakat.‎ ‎
‎Puan meyakini, apabila seluruh anak bangsa menjalankan gerakan Revolusi Mental dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, dan menjadi teladan bagi lingkungan, maka bangsa Indonesia akan mengalami kemajuan dan memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lain.‎‎
‎Sementara itu, Gubernur Provinsi Bangka Belitung Rustam Effendi mengatakan, gerakan Revolusi Mental dapat mengubah cara pandang, perilaku dan kerja masyarakat terutama aparat pemerintah. Itulah mengapa ia mengikutsertakan pejabat dan aparatur pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Revolusi Mental. Seperti diketahui, Provinsi Bangka Belitung menjadi daerah pertama yang mengikuti diklat Revolusi Mental. ‎
‎Sementara itu, pendiri Sekolah Revolusi Mental Ermaya Suradinata mengatakan, gerakan Revolusi Mental yang saat ini kembali digaungkan oleh pemerintahan Jokowi-JK merupakan gagasan Presiden Soekarno. Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia untuk menjadi lebih baik dan menjalankan hidup baru. ‎[ysa]
