Berita

Politik

Demokrat Protes Keras Pernyataan Jokowi

KAMIS, 30 APRIL 2015 | 02:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Demokrat memprotes keras pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Indonesia masih memiliki utang ke International Monetary Fund (IMF).

"Presiden Jokowi harus mengklarifikasi pernyataannya itu. Utang IMF sudah lunas empat tahun lebih awal pada masa pemerintahan SBY," ujar Sekretaris DPP Partai Demokrat Bidang Penegakan Hukum, Jemmy Setiawan kepada redaksi, Rabu (29/4).

Menurut dia, klarifikasi penting disampaikan langsung oleh Jokowi agar publik tidak menganggap bohong pelunasan utang IMF yang dilakukan pada masa pemerintahan SBY.


"Jangan lempar batu sembunyi tangan, setelah bicara di publik dan salah, yang mengklarifikasinya diambil alih oleh pembantunya," kata Jemmy.

Protes keras disampaikan Demokrat, katanya, semata-mata untuk mengingatkan agar Jokowi tidak salah. Apalagi, bukan kali ini saja Jokowi bertindak demikian. Sebelumnya Jokowi menandatangani dokumen negara terkait kenaikan uang muka kendaraan bagi pejabat negara namun dia mengaku saat menandatanganinya tidak mengetahui isi dokumen tersebut.

"Sampai saat ini kami tidak punya pretensi apapun atas pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi kecuali sebagai kekuatan penyeimbang. Kami akan mengingatkan jika salah langkah dan mendukung jika polese kebijakannya berpihak pada rakyat," demikian Jemmy.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya