. Agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, pihak Kementerian Keuangan merasa perlu menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 pada 14 April 2015 lalu. PMK ini tentang standar kendaraan dinas menteri dan pejabat negara, dan memberi pedoman anggaran pengadaan kendaraan dinas.
"PMK tersebut ditetapkan untuk memberikan pedoman penganggaran bagi Kementerian dan Lembaga yang akan melakukan pengadaan kendaraan bermotor bagi para pejabatnya, yang selama ini belum diatur," kata Jurubicara Kemenkeu, Arif Baharudin, dalam keterangannya (Sabtu, 25/4).
Aturan ini, jelas Arif, dikeluarkan sebagai tindak lanjut PMK 150/2014 soal perencanaan pengadaan kebutuhan barang milik negara (BMN) di seluruh Kementerian dan Lembaga. Pada pasal 7 PMK 150 itu diatur bahwa rencana kebutuhan BMN disusun oleh pengguna barang dengan berpedoman pada renstra, standar barang, dan kebutuhan. Karena itu dibuat PMK baru No.76 tadi.
"Peraturan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan 'jatah' kepada menteri dua mobil, namun untuk memberikan standar mobil jabatan kepada menteri dan pejabat lain yang belum diatur, sehingga standar mobil jabatan untuk mobil dan pejabat lain tidak beragam," kata Arif.
Dia mengilustrasikan, pejabat eselon 1 hanya boleh dapat satu mobil jabatan dengan spesifikasi sedan 2.500 cc 4 silinder, tidak boleh lebih. Sementara, untuk menteri boleh satu mobil jabatan, dan apabila diperlukan mobil cadangan masih dimungkinkan untuk ditambah satu lagi.
"Hal itu untuk mengantisipasi seandainya mobil menteri mengalami gangguan atau kerusakan seperti mogok atau ke bengkel, sehingga perlu disiapkan mobil cadangan agar mobilitas menteri yang sangat tinggi tidak terganggu. Mobil cadangan tersebut hanya untuk menteri dan setingkat menteri," tutur Arif.
Kemudian Arif menambahkan, spesifikasi mobil yang diatur adalah untuk kategori tertinggi, yang dalam implementasinya boleh dilakukan pengadaan dengan spesifikasi di bawahnya. Dan lewat keluarnya PMK ini, tidak berarti serta merta Kementerian atau Lembaga dapat melakukan pengadaan mobil jabatan, namun mereka bisa menggunakan mobil yang masih ada.
"Namun apabila diperlukan pengadaan mobil jabatan, harus mengacu pada PMK 76/PMK/06/2015. Tentunya pengadaan mobil jabatan tersebut tetap mengacu pada kebutuhan dan ketersediaan anggaran pada masing-masing Kementerian atau Lembaga," tegas Arif.
Arif menyatakan, dengan adanya peraturan ini diharapkan pengadaan kendaraan jabatan ke depannya akan menjadi lebih proporsional dan seragam, agar efektifitas dan efisiensi penggunaan serta pengelolaan Barang Milik Negara, dalam konteks ini khususnya mobil dinas, dapat terjaga dengan baik.
[ysa]
