Penolakan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menghadiri undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dinilai sebagai bentuk sikap kritis dan cerminan independensi.
Atas sikapnya itu, apresiasi sekaligus pujian disampaikan kepada organisasi ekstra kampus yang berdiri pada 22 Januari 1972 itu.
"Seharusnya sikap PMKRI ini dilakukan juga oleh organisasi mahasiswa lain," ujar Ketua Departemen Ideologi Presidium Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Paulus Londo dalam keterangannya, kemarin.
Menurut dia, sikap penolakan PMKRI itu menunjukan PMKRI tidak mau terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan sekarang. PMKRI mewaspadai pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh penguasa dalam rangka menjinakan gerakan mahasiswa.
Ketua FORKOMA Sedunia (Forum Komunikasi alumni PMKRI), Hermawi F.Taslim juga memuji sikap dan pilihan PMKRI yang tidak ikut hadir dalam pertemuan. Menurut dia, selain bersifat formalitas, undangan diskusi organisasi mahasiswa bertajuk "Dialog Mencari Solusi Permasalahan Bangsa" yang diadakan di Gedung Wantipres pada Rabu (21/4) lalu patut dicurigai sebagai upaya mengkooptasi kekuatan mahasiswa yang sekarang mulai bangkit dan mulai mengkritisi pemerintah Jokowi.
"Pengurus PMKRI dengan Ketum Presidiumnya Lidya Natalia Sartono sepertinya sadar akan sikap yang diambil meski tidak popular, karena seperti melawan arus. Namun itulah sikap Kelompok Cipayung yang seharusnya ada," katanya.
"Roh Kelompok Cipayung adalah independensi dan menjaga jarak dengan kekuasaan, sehingga mahasiswa tetap mampu mengkritisi pemerintah dengan caranya sendiri. Ini sepertinya berlawanan dengan realita bahwa banyak alumnus PMKRI yang bekerja di pemerintahan," demikian Taslim.
[dem]
