. Di antara pidato Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang menuai pujian adalah terkait dengan kemerdekaan Palestina dan seakan-akan mau melepaskan diri dari hegemoni IMF dan Bank Dunia.
Dalam pandangan ekonom senior Dradjad H Wibowo, dua point itu tak terlalu istimewa. Kalimat Palestina harus merdeka misalnya, sudah banyak didengungkan oleh banyak pemimpin di berbagai belahan dunia.
"Justru pertanyaannya, pemerintah RI sekarang sudah lakukan apa untuk mendorong two-state solution?" kata Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 23/4).
Dradjad pun membandingkan dengan pemerintahan Presiden Soeharto yang bisa dikatakan lebih hebat. Sebab Soeharto langsung mengakui kedaulatan Palestina tahun 1988, dan Kedubes Palestina langsung beroperasi di Indonesia tahun 1989. Soeharto pun konsisten menolak hubungan diplomasi dengan Israel.
"Kalau isi pidato Presiden mengandung terobosan terhadap two-state solution, jujur itu hebat. Kalau cuma mengatakan Palestina harus merdeka, yah mungkin cuma retorika," ungkap Drajad.
Soal IMF pun demikian. Kata Dradjad, sejak zaman Presiden Megawati "dipaksa" MPR menghentikan kerjasama LoI dengan IMF. Hal ini dilanjutkan Presiden SBY dengan membayar lunas utang IMF, dan Indonesia sudah tidak lagi bergantung kepada IMF.
"Hingga hari ini belum ada krisis yang memaksa Indonesia lari ke IMF. Jadi pidato tidak mau bergantung kepada IMF itu kosong. Baru berisi kalau Indonesia terkena krisis seperti Yunani dan Ukraina, lalu Presidennya, siapapun dia, berkata bahwa RI tidak akan meminta dana pinjaman dari IMF," ungkap Dradjad.
Dengan demikian, lanjut Dradjad, bila soal IMF ini disampaikan dalam kondisi saat ini, mungkin saja itu cuma retorika. Lebih-lebih faktanya, pada saat Presiden pidato, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sedang di Washington dan mengikuti Spring Meeting IMF-Bank Dunia yang sekarang masih berlangsung.
"Artinya jadi apa pidato itu," demikian Dradjad.
[rus]
